Reses DPRD Parigi Moutong Ungkap Kejanggalan Data Penerima BPNT, KIS Dan PKH

  • Whatsapp
Reses DPRD Parigi Moutong Ungkap Kejanggalan Data Penerima BPNT, KIS Dan PKH
Reses DPRD Parigi Moutong- Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani sedang tatap muka dengan warga pada Reses DPRD Parigi Moutong. Foto:Istimewa

Parigi moutong, gemasulawesi.com Reses DPRD Parigi Moutong (Parimo) ungkap banyaknya jumlah warga miskin tidak masuk sebagai daftar penerima BPNT, KIS dan PKH.

“Saya banyak menemukan kejanggalan data valid penerima bantuan dalam reses DPRD Parigi Moutong yang dilakukan beberapa tempat,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani via pesan whatsapp, Sabtu, 21 Desember 2019.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, banyak warga yang sangat layak menerima tapi tidak terdata sebagai kategori penerima bantuan. Warga juga secara langsung mengeluhkannya pada kegiatan tatap muka Reses penjaringan aspirasi DPRD.

Nantinya kata dia, DPRD akan merekomendasikan untuk pendataan warga yang layak menerima harus dilakukan lintas OPD, TKSK, Pendamping Desa, Kepala Desa dan Kecamatan agar nantinya data itu valid.

Data yang pihaknya temukan itu, berawal dari reses DPRD yang dilaksanakan mulai dari Desa Singurah Kecamatan Toribulu, Desa Donggulu dan Desa Sendana Kecamatan Kasimbar serta Desa Tada Timur Kecamatan Tinombo Selatan.

“Fokus reses DPRD adalah terkait dengan Penerima BPNT, PKH dan KIS untuk tahun 2020,” jelasnya.

Reses DPRD Parigi Moutong Ungkap Kejanggalan Data Penerima BPNT, KIS Dan PKH
Reses DPRD Parigi Moutong- Ketua DPRD Parigi Moutong sedang tatap muka dengan warga pada Reses DPRD Parigi Moutong. Foto:Istimewa.

Dokumen penerima kata dia, harus terintegrasi dengan data kependudukan yang valid sehingga penerima tepat sasaran yakni Keluarga Miskin.

Sementara itu, temuan khusus pertanian yakni hasil panen padi yang hari ini di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan tidak bisa terjual. Sehingga, beras petani menumpuk dan perlu solusi dari pemerintah untuk pemasaran.

Selain permasalahan menumpuknya beras hasil panen petani lokal Parigi Moutong kata dia, ternyata terdapat permasalahan lainnya. Petani juga membutuhkan perbaikan jaringan irigasi tersier.

Banyak hal yang didapatkan Anggota legislatif ketika melaksanakan Reses di beberapa Daerah pemilihan (Dapil). Sebelumnya, media ini melansir kunjungan DPRD ke Dapil satu beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua satu DPRD Parimo, Faisan Badja menyampaikan permohonan bantuan diharapkan fokus pada sasaran yang dituju. Hal ini menurut dia, menghindari usulan dan penganggaran ganda pada saat realisasi.

Selain itu, DPRD juga meminta agar Kades di Kecamatan Parigi tidak segan dalam membangun komunikasi dan konsultasi kepada aparat penegak hukum. Sesuai dengan hasil rapat Forkominda beberapa waktu lalu.

“Misalkan, kalau sudah dimohonkan melalui proposal kepada salah satu Anleg DPRD, yah fokus ke dia, jangan lagi dibuat untuk Anleg lainnya. Atau sudah dimohonkan kepada kami, kemudian diminta lagi lewat Musrenbang APBDes,” tutupnya. (***)

Baca juga: CSR BNI Parigi Moutong 2019, Apa Saja Programnya?

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.