Rencana PPN Sekolah Pengaruhi Kualitas Pendidikan Indonesia

waktu baca 2 menit
Foto: Illustrasi siswa belajar di sekolah.

Berita nasional, gemasulawesi– Rencana PPN sekolah dari pemerintah pada jasa sekolah, mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan. Bahkan, pemerintah Indonesia dianggap gagal mengurus sektor Pendidikan.

“Jangan jadi objek pajak. Apalagi kalau PPN naik jadi 20 persen. Itu kegagalan pemerintah. Hati-hati,” ungkap Faisal dalam Webinar Nasional 58 PATAKA, Kamis 1 Juli 2021.

Kualitas pendidikan di Indonesia dinilai buruk. Sebab, dicontohkan seorang anak sekolah selama 12 tahun atau sampai SMA, tetapi waktu sekolah anak itu hanya setara 7-8 tahun.

“Efektif hanya 7,8 tahun karena kualitas pendidikan buruk sekali di tingkat primer dan sekunder. Tingkat SD, SMP, jelek sekali,” ujar Faisal.

Di tengah kondisi buruk itu, pemerintah justru berniat mengenakan PPN sekolah premium atau memiliki kualitas bagus. Pihaknya berpendapat hal ini akan semakin memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia.

Pasalnya, biaya sekolah memiliki kualitas bagus akan semakin mahal jika dikenakan PPN sekolah.

Dengan demikian, kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah berkualitas akan semakin terbatas.

Baca juga: Lima Kabupaten di Sulawesi Tengah Masuk Zona Merah Covid 19

“Jangan sampai pendidikan ini karena pemerintah gagal menghadirkan pendidikan bermutu, kemudian dipajaki pendidikan yang bagus. Pendidikan bagus ini justru solusi. Jangan jadi objek pajak,” jelasnya.

Pemerintah akan memungut PPN sekolah atau pada jasa pendidikan. Rencana itu tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN.

Dalam rancangan (draft) RUU KUP, rencana itu dilakukan pemerintah dengan menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu otomatis layanan jasa pendidikan akan kena PPN.

“Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihapus,” bunyi draft RUU KUP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan pungutan PPN atas jasa layanan pendidikan tidak akan dikenakan secara menyeluruh. Menurutnya, layanan pendidikan yang dikenakan PPN nantinya hanya sekolah tertentu yang bersifat komersial. Sementara, negeri tak akan dikenakan. (***)

Baca juga: Wilayah Sulawesi Tengah, Salah Satu Destinasi Wisata Populer Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.