Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di RSUD Anuntaloko Dipertanyakan

0
248
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di RSUD Anuntaloko Dipertanyakan
Foto lanjutan rapat Pansus LHP BPK (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.com Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, terhadap laporan pertanggungjawaban BLUD APBD tahun 2018 RSUD Anuntaloko Parigi, dipertanyakan Tim Pansus DPRD Kabupaten Parimo, Provinsi Sulteng.

Dalam rapat pembahasan Ranperda LPJ APBD Tahun 2018, antara Tim Pansus DPRD bersama Tim TAPD, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disperindag, BPBD dan RSUD Anuntaloko Parigi yang digelar diruang sidang DPRD Parimo, Selasa18 juni 2019.

Salah seorang anggota Pansus DPRD, Alfred Tonggiro, mempertanyakan hal tersebut. Ia mengatakan, hal itu sangat penting dilaksanakan, agar dapat menjadi pelajaran bagi pihak penyelenggara lain.

“Hasil Pemeriksaan BPK terhadap RSUD Anuntaloko merekomendasikan kepada Bupati agar memberikan tindakan, apakah sanksi administrasi atau sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan rekomendasi BPK RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parimo tahun 2018.

Selain diinstruksikan agar pihak penyelenggara dikenakan sanksi membayar, BPK juga merekomendasikan sanksi daftar hitam bagi penyedia jasa yang terindikasi merugikan negara atas kegiatan yang bersumber dari APBD.

“Contohnya, temuan wanprestasi atas pembangunan gedung, BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk memberikan sanksi,” ungkapnya.

Tujuannya, agar pihak pelanggar membayar dan memberikan daftar hitam kepada pihak penyedia jasa yang melakukan pelanggaran.

Selain itu, anggota fraksi PDI-Perjuangan ini juga mempertanyakan pengembalian atas temuan BPK terhadap sejumlah kegiatan di BLUD RSUD Anuntaloko Parigi.

Menanggapi hal itu, Kepala sub bagian (Kasubag) Evaluasi dan Program, Inspektorat Parimo, Indarti, mengungkapkan sebagian besar temuan BPK atsa pemeriksaan di BLUD RSUD Anuntaloko Parigi telah dikembalikan.

“Temuan untuk honor panitia itu sekitar Rp 240 juta sudah dibayarkan, denda keterlambatan sekitar Rp 250 juta sudah dikembalikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, satu-satunya yang belum lunas yaitu wanprestasi sekitar Rp 40 jutaan.

Baca juga: Inspektorat Parimo Terangkan Perkembangan Pengembalian Temuan BPK

Laporan: Daniel

Tinggalkan Balasan