Puluhan SD Parimo Terima Dana BOS Kinerja dan Afirmasi

0
130
Puluhan SD Parigi Moutong Terima Dana BOS Kinerja dan Afirmasi
Kabid Pembinaan SD Disdikbud Parigi Moutong, Ince pina

Parimo, gemasulawesi.comPuluhan SD di Kabupaten Parigi moutong (Parimo) menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan Afirmasi.

Rencananya, sekitar 13 Sekolah Dasar atau SD Parigi moutong menerima kucuran dana BOS kinerja dan kurang lebih 59 SD untuk kucuran BOS afirmasi pada akhir tahun 2019.

“Dana BOS kinerja diperuntukkan untuk pengadaan tablet belajar siswa, sedangkan dana BOS afirmasi untuk pembelian laptop,” ungkap Kepala bidang (Kabid) Pembinaan SD Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Ince Pina di ruang kerjanya, Jumat, 4 Oktober 2019.

Ia mengatakan, tujuan berbagai pembiayaan dari dana BOS di Parimo adalah untuk menunjang sarana belajar siswa. Siswa dapat belajar secara online dengan bimbingan guru. Apalagi, dukungan teknologi dan internet sudah berkembang pesat.

Berbagai SD di Parimo penerima dana BOS lanjut dia merupakan sekolah yang telah memenuhi syarat pengisian Dapodik secara akurat.

Syarat dan kriteria lainnya untuk dapat masuk kualifikasi sebagai penerima jenis BOS Kinerja dan Afirmasi adalah mempunyai sumber listrik dan internet.

“Saat ini, belanja dana BOS Kinerja dan Afirmasi seluruh sekolah, sudah melalui Sistem Informasi Pengadaan sekolah (SIPlah),” terangnya.

Namun, belanja dana BOS seluruh sekolah di Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng) belum berjalan, sebab SIPla masih terkendala.

Sementara itu, dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) diluncurkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana BOS.

Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) menjadi salah satu komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

“Inovasi dan elektronifikasi sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan, sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018,” jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi.

Diketahui, SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan pihak ketiga. Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud.

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan