Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN

waktu baca 6 menit
Foto: Illustrasi APBD

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menyebut separuh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD masih ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal itu terlihat dalam proyeksi APBD Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Proyeksi APBD Parigi Moutong tahun 2021 untuk sementara senilai Rp.1,496 Triliun,” Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Parigi Moutong fraksi PDIP, Alfreds Tonggiro, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, proyeksi APBD sementara Parigi Moutong pada tahun 2021 senilai Rp1496 Triliun.

Nilai itu lanjut dia, sudah masuk alokasi dana transferan APBN dalam proyeksi batang tubuh APBD sebesar Rp1344 Triliun.

Baca juga: PAD Parigi Moutong dari Sektor Pajak Naik 18 Persen

“Jika melihat postur anggaran murni daerah di proyeksi APBD hanya berkisar diangka Rp120 miliar,” tuturnya.

Ia melanjutkan, melihat hal itu pihaknya berharap kedepan Pemerintah Daerah bersama DPRD, untuk lebih kreatif dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Caranya, mengenjot PAD dengan pembentukan Perda Retribusi dan Pajak Daerah yang sementara masih dalam tahap pembahasan tingkat Pansus.

“Diketahui, saat ini APBD Parigi Moutong tahun 2020 senilai Rp1652 Triliun,” urainya.

Baca juga: Akibat Pandemi Corona, APBD Parigi Moutong Bisa Jebol

Pansus Raperda Retribusi dan pajak Daerah DPRD Kabupaten Parigi Moutong meyakini dan memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021 bakal naik hingga Rp200 Miliar.

Sementara, target PAD Parigi Moutong pada tahun 2020 hanya berkisar Rp121 Miliar.

Namun, pada tahun 2021 DPRD optimis PAD akan naik secara signifikan hingga mencapai Rp200 Miliar.

Apa Itu APBD

Dikutip dari Kompas, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Selain itu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang.

Baca: Ustadz Das’ad Latif Hadiri Acara Tabligh Akbar Kabupaten Parigi Moutong

Tujuan APBD

Tujuan APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja.

Berikut beberapa tujuan APBD, di antaranya: Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.

tujuan APBD juga untuk meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

Selai itu, tujuan APBD untuk menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

Unsur APBD

Terdapat beberapa unsur APBD yaitu Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

Unsur APBD dengan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas itu.

Unsur APBD dengan adanya biaya yang merupakaan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.

Unsur APBD dengan jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka Periode anggaran yang biasanya satu tahun

Fungsi APBD

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, diantaranya: Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.

Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efesiensi serta efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Fungsi stabilitasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

Jenis APBD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang dimaksud PAD terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya: Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir.

Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.

PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya.

Kemandirian APBD berkaitan erat dengan kemandirian PAD. Hal ini karena semakin besar sumber pedapatan dari potensi daerah, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat.

Di mana kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Kemudian, Dana bagi hasil menurut PP No 55 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1, dana bagi hasil (DBH) terdiri atas pajak dan sumber daya alam. DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan.

Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi.

Besaran DBH sebagai berikut besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari PBB dengan imbangan 10 persen untuk daerah.

Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari BPHTB dengan imbangan 20 persen untuk pemerintah dan 80 persen untuk daerah.

Besaran dana bagi hasil pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20 persen. Dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan masing-masing seusai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaa desentralisasi.

Cara menghitung DAU sesuai ketentuannya sebagai berikut, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi umum.

DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota.

Porsi daerah kabupaten atau kota sebagaiman dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Baca juga: Empat Triliun Rupiah Anggaran Gaji PPPK Dalam DAU 2020

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Berikutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut UU No 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.

Tujuan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kegiatan khusus itu adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Baca juga: Benih Kedelai Pengadaan DTPHP Parimo Diduga di Korupsi

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.