Parimo, gemasulawesi.com- Proyek Luas Tambah Tanam (LTT) kedelai DTPHP Kabupaten Parimo, Provinsi Sulteng, seakan tidak jera, kembali melaksanakan program tahun 2019.
Dari penelusuran gemasulawesi.com, proyek serupa seluas 1000 hektar pada lokasi penanaman kedelai pada tahun anggaran 2018, gagal pelaksanaan.
Masalahnya, mulai dari bibit kedelai yang diberikan tidak layak sampai dengan indikasi penyalahgunaan dana bantuan langsung ke rekening kelompok petani.
Seakan tidak belajar dari pengalaman tahun 2018, DTPHP menargetkan penanaman kedelai seluas 1000 hektar bersumber dari APBN tahun anggaran 2019.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Tanaman Pangan, Nur Hidayah Rahma, kepada gemasulawesi.com, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
“Setelah berkoordinasi dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Kabupaten Parimo dipastikan mendapatkan benih kedelai,” ungkapnya.
Klaimnya, seleksi terhadap calon penerima bantuan akan lebih diperketat lagi untuk penanaman kedelai tahun anggaran 2019.
Namun sayangnya, DTPHP Parimo tidak menjelaskan lebih rinci lagi langkah pelaksanaan program LTT kedelai dimaksud.
Kemungkinannya, kegagalan tanam kedelai dapat terulang kembali, mengingat permasalahan teknis tahun lalu saja belum mampu diatasi.
Sehingga nantinya, DTPHP Parimo selaku instansi teknis terkesan menghamburkan anggaran tanpa dukungan perencanaan yang matang.
Diketahui, sesuai Petunjuk teknis (Juknis), komponen sarana produksi yang diberikan antara lain: benih bersertifikat, pupuk urea, rhizobium dan bahan organik atau dolomit.
Rinciannya, benih kedelai 50 Kg per hektar, pupuk urea 75 Kg, dolomit 250 Kg dan rhizobium 115 Gram.
Totalnya, Rp. 950.000 per hektar (sudah termasuk pajak) ditransfer langsung ke rekening kelompok.
Baca juga: Benih Kedelai Pengadaan DTPHP Parimo Diduga di Korupsi
Laporan: Muhammad Rafii
