Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

waktu baca 2 menit

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Terkait, seringnya pekerjaan infrastruktur jalan menjadi langganan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK). Pansus LHP-BPK DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), memanggil Badan Inspektorat daerah untuk dimintai keterangannya.

Anggota Pansus DPRD Parigi Moutong, Muhammad Fadli, menjelaskan, perlu untuk didalami apa persoalan yang mendasar sehingga pekerjaan infrastruktur jalan kerap menjadi langganan temuan oleh BPK.

Baca: BPK RI Perwakilan Sulteng Periksa Alokasi Anggaran Vaksinasi dan Vokasi

“Kita merugi kalau ini terus terjadi setiap tahun. Mungkin kerugiannya bisa dikembalikan. Tetapi bagaimana dengan kualitas pekerjaannya? Berapa lama bisa dinikmati oleh masyarakat hasil kerja dengan kualitas dibawah standar?” tanya Fadli, dalam rapat Pansus LHP-BPK Selasa, 8 Februari 2022.

Untuk itu ia menyarankan, Pansus LHP-BPK untuk menunda memanggil instansi terkait pekerjaan, tetapi sebaiknya memanggil pihak Inspektorat sebagai Lembaga pengawas internal pemerintah daerah.

Inspektorat kata dia, penting dimintai keterangannya terkait upaya yang telah dilakukan dalam proses pengawasan secara internal.

“Karena kejadiannya berulang, tentu ada yang salah dan patut untuk diperbaiki. Kita dalami bersama dulu apa yang mendasari persoalan ini,” terangnya.

Baca: BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan Beresiko Hukum

Lanjut dia, jika bisa didapatkan persoalan mendasar terkait temuan berulang dalam pekerjaan infrastruktur jalan, maka diharapkan bisa dibenahi dengan baik sehingga tidak terus terjadi temuan yang sama.

Sementara itu, Ketua Pansus LHP-BPK, H. Suardi, mengatakan, pihak inspektorat belum bekerja maksimal dalam mengatasi persoalan temuan berulang ini.

“Seandainya, tupoksi Inspektorat jalan dengan baik, tentu hal seperti ini sulit untuk terjadi berulang,” ungkapnya.

Terkait temuan berulang ini kata dia, akan menjadi catatan khusus bagi Pansus LHP-BPK DPRD Parigi Moutong. Ia sepakat dengan pernyataan Fadli sebelumnya, pengembalian sejumlah uang tidak merubah kondisi pekerjaan itu menjadi lebih baik, malah meninggalkan hasil buruk yang dipastikan tidak akan bisa dinikmati lama oleh masyarakat Parigi Moutong. (wn/fan)

Baca: Jokowi Harap Cara Kerja BPK Menyesuaikan Situasi Pandemi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.