2Banner GIF 2021

Propam Proses Oknum Polisi Pemukul Kepala Mahasiswa di NTB

Propam Proses Oknum Polisi Pemukul Kepala Mahasiswa di NTB
Foto: Illustrasi. Propam Proses Oknum Polisi Pemukul Kepala Mahasiswa di NTB.

Gemasulawesi– Propam Polda NTB proses oknum polisi pemukul kepala mahasiswa di Nusa Tenggara barat (NTB).

“Hasil pemeriksaan Briptu A dinyatakan melanggar prosedur penanganan unjuk rasa,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto dalam konferensi pers di Mataram, Minggu 24 Oktober 2021.

Saat pengamanan unjuk rasa memperingati 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat pelanggaran prosedur penanganan.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala

Ia menjelaskan, Briptu A mengayunkan tongkatnya ke arah kepala salah seorang mahasiswa. Hal itu membuat mahasiswa itu terluka di bagian kepala.

“Jadi anggota ini terpancing emosi,’’ sebutnya.

Tim penanganan sebelumnya unjuk rasa diminta untuk tidak melengkapi diri dengan peralatan PHH, seperti tongkat dan tameng. Namun, Briptu A oknum polisi pemukul kepala mahasiswa tetap membawa tongkat polisi.

Penanganan hukum terhadap aksi Briptu A masih berjalan di Bidpropam Polda NTB. Sanksi terhadap Briptu A akan segera diumumkan.

“Manakala pada hasil keputusan sidangnya nanti ada hal yang lebih berat, yang bersangkutan bisa dikenakan kode etik atau ke ranah peradilan pidana,” kata Artanto.

Demo dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Demo dua tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin berakhir ricuh di depan Kantor DPRD NTB, Kamis 21 Oktober 2021. Tiga orang mahasiswa terluka.

Awalnya aksi mahasiswa berjalan lancar. Kericuhan mulai terjadi saat mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas.

Aparat kepolisian berusaha menghalangi upaya pembakaran itu. Sehingga, polisi membubarkan aksi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Kericuhan tak terelakan. Akibatnya, tiga kader HMI mengalami luka-luka. Satu orang luka sobek di bagian kepala.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Dwi Alan Ananami Putra menyanyangkan sikap aparat kepolisian Polda NTB yang tidak care terhadap massa aksi.

’’Tindakan premanisme itu tidak dibenarkan dalam negara hukum dan demokrasi,’’ tegasnya.

Menurutnya, demo yang dilakukan HMI Cabang Mataram itu menyambut dua tahun kepemimipinan Jokowi-Ma’ruf.  Hastag Rapor Merah dua tahun Kabinet Indonesia maju alami kemunduran.

Dari sejumlah kajian ilmiah, survey, fakta dan kondisi empiris menjadi bukti terlampau cukup untuk rezim hari ini dianggap gagal menahkodai Indonesia. (a/**)

Baca juga: Pelaku Pemerkosaan Anak di Maluku Utara Dijerat Pasal Berlapis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post