PPK Proyek Jalan Bina Marga Parimo Bernilai Puluhan Miliar Rupiah, Dijabat Mantan Terpidana Incraht Kasus Korupsi

219
PPK Proyek Jalan Bina Marga Parimo Bernilai Puluhan Miliar Rupiah, Dijabat Mantan Terpidana Incraht Kasus Korupsi
Illustrasi Pejabat Pembuat Komitmen

Parimo, gemasulawesi.com Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek jalan Bina Marga bernilai puluhan Miliar dijabat mantan terpidana incraht kasus korupsi.

Kepala bidang (Kabid) Bina Marga DPUPRP Parimo, Marcel, menuturkan Michelle Stiyvan ditugaskan sebagai PPK pada seluruh pekerjaan jalan dan jembatan tahun anggaran 2019.

“Totalnya sekitar 40 paket pekerjaan, dengan nilai 45 Miliar Rupiah, yang ditangani Michelle Stiyvan tahun ini,” tuturnya di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Namun, Michelle Stiyvan membantah menangani sekitar 40 paket pekerjaan tersebut, saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Senin, 16 September 2019.

Sebagai PPK kata dia, tahun ini hanya menangani sekitar 22 paket proyek pekerjaan jalan yang sedang berjalan di Parimo. Dengan nilai pagu anggarannya sekitar 35 Miliar Rupiah.

“Saya diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai PPK sekitar bulan Juni tahun ini, hanya sekitar 20an paket saja, dan hanya pekerjaan jalan yang saya tangani,” ungkapnya.

Padahal diketahui, Michelle Stiyvan pernah menjadi terpidana kasus korupsi saat dirinya juga menjabat sebagai PPK, pada proyek pengadaan alat berat di DPUPRP tahun 2011.

Sebelumnya, dilansir dari situs putusan.mahkamahagung.go.id, Michelle Stiyvan didakwa atas tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Hal itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada Dakwaan Subsidair jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Iya, saya menjalani hukuman kurungan penjara kurang lebih sembilan bulan,” tutur Michelle Stiyvan pekan kemarin, saat dikonfirmasi media ini via telepon seluler.

Berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id, dalam amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Palu nomor Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. Michelle Stiyvan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Atas tindakannya, PN Palu menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan menetapkan Michelle Stiyvan sebagai terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan banding, sehingga hakim pengadilan tinggi memutuskan menerima permintaan banding penuntut umum, menguatkan putusan PN Palu tanggal 16 September 2013 Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. Serta memerintahkan Michelle Stiyvan ditahan dalam rumah tahanan negara.

Masih dalam situs putusan.mahkamahagung.go.id. juga tercantum Penunjukan Michelle Steyvan berdasarkan SK Kepala dinas (Kadis) Pekerjaan umum (PU) Kabupaten Parimo tertanggal 03 Januari 2011, dengan nomor 03/KPTS/PPTK/DIS.PU/2011 yang ditandatangani Saifullah Djafar.

Kemudian, dilakukan perubahan sesuai dengan SK Kadis PU Parimo nomor 09.c/KPTS/PRBHN/PPK/DIS.PU/2011 pada 05 Agustus 2011 yang ditandatangani Arifin Amat, selaku pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kadis PU saat itu.

Anehnya, menjabat sebagai Kadis DPUPRP Parimo saat ini, Arifin Amat mengaku Michelle Stiyvan bukan dipidana atas kasus korupsi.

“Tidak ada, sepengetahuan saya dia bukan dipidana kasus korupsi, cuma kesalahan administrasi, nanti tanya di kejaksaanlah, seperti apa hukumannya,” terangnya.

Terkesan berdalih, dia mengaku tidak dapat memastikan Michelle Stiyvan sebagai terpidana kasus korupsi. dia menganggap dalam kasus yang dihadapi Michelle Stiyvan saat itu tidak memiliki unsur kerugian negara.

“Soal penempatan posisi kalau dia terhukum mungkin itu bisa dianulir, tapi dia kan tidak terhukum. Bukan saya atau dinas menentukan jabatan itu, tapi Bupati. Seharusnyakan Topan (Alm) yang dihukum, bukan dia (Michelle Stiyvan), jadi salah menghukum,” tegasnya.

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.