PPK Diminta Awasi Penggunaan Kendaraan Dinas

PPK Diminta Awasi Penggunaan Kendaraan Dinas
Foto: Illustrasi Penggunaan Kendaraan Dinas.
Jangan Lupa Share

Berita nasional, gemasulawesi– Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk mengawasi penggunaan Kendaraan Dinas (Randis) digunakan para pegawainya.

“Saya meminta pengawasan di daerahnya masing-masing,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, melalui keterangan tertulis, Senin 12 Juli 2021.

Kementrian PANRB berpendapat, penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Baca juga: Gubernur Beri Peran Bangun Daerah ke Perusda Sulawesi Tengah

Sebagai contoh, pemasangan aksesoris dari penggunaan kendaraan dinas tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi merupakan pelanggaran.

“Pimpinan satuan kerja tidak boleh melakukan pembiaran terhadap pelanggaran itu, dan bisa mendapatkan hukuman disiplin juga,” tandasnya.

Hukuman disiplin ASN pelanggar penggunaan Randis

Pelanggar penggunaan kendaraan dinas, dapat dikenakan hukuman disiplin sebagaimana di dalam PP No. 53/2010 dan PP No. 11/2017.

Selain penggunaan kendaraan dinas, penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengikuti Peraturan Menteri PANRB No. PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Pengenaan pakaian dinas untuk pemerintah daerah bahkan telah diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020.

“Seluruh ASN diwajibkan berpakaian sesuai dengan ketentuan ditetapkan instansi pusat dan juga pada instansi masing-masing,” kata dia.

Dalam masa pandemi, instansi pemerintah harus tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai bersangkutan.

Baca juga: BKPSDM: Hasil Sidang Kode Etik Diserahkan kepada Bupati

Selain itu, PPK diminta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai. Bahkan, PPK dianggap perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja.

Upaya penegakan disiplin merupakan kewajiban harus dilakukan, termasuk di dalam situasi pandemi saat ini.

Penerapan sistem kerja baru telah ditetapkan didasarkan pada prinsip memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan agar ASN dapat beradaptasi. Sehingga, tetap bekerja dengan produktif, sehat, dan aman.

Sebelumnya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta ASN tetap produktif melayani masyarakat meski ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). MenPANRB Tjahjo Kumolo meminta ASN tetap produktif melayani masyarakat meski ada PPKM. (***)

Baca juga: KemenpanRB Temukan Surat Pengangkatan Honorer Palsu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post