fbpx

PP Muhammadiyah Mengecam Penangkapan 40 Anggota PPPBS

waktu baca 2 menit

Nasional, gemasulawesi – PP Muhammadiyah mengecam Tindakan penangkapan dan pemidanaan 40 anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) di Kecamatan Malin Deman, Mukomuko, Bengkulu, Kamis 12 Mei 2022.

Hal tersebut diungkan oleh Muhammad Gufron Kepala Litigasi/ Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah mengecam penangkapan yang menilai masalah itu hanya merupakan konflik agrarian, bukan pidana ataupun pencurian.

Namun negara, melalui penegakan hukum, malah mengambil pendekatan “keamanan” untuk jenis litigasi ini yang merugikan petani.

“Muhammadiyah juga berkepentingan agar kasus seperti itu tidak terulang kembali di negara kita, meski kita tahu kasus ini bukan hanya kasus lokal saja tapi ini merupakan bagian dari kasus-kasus yang sudah dihilir hingga sudah mencapai ribuan,” ucap Muhammad Gufron dalam konferensi pers dengan beberapa pihak di lembaga sipil pada Selasa, 17 Mei 2022.

Muhammad Gufron juga menegaskan, kontroversi sengketa semacam ini akibat situasi hulu, ketika pemerintah pusat semakin akrab dengan pengusaha. Sehingga menyebabkan masyarakat kelas bawah menjadi korban.

Ia juga mengatakan, ini merupakan efek langsung dari aspek hulu, dalam hal ini pemerintah pusat yang semakin dikuasai dan kendalikan oleh oligarki bisnis.

“Kami melihat bahwa kekuatan oligarki telah menguasai wilayah kami, wilayah tanah adat yang sudah dikendalikan oleh segelintir elit politik dan oligarki,” ucap Muhammad Gufron.

Muhammad Gufron juga menjelaskan kalau Muhammadiyah akan coba melakukan berbagai upaya advokasi karena sudah merupakan kewajiban organisasi untuk membela mereka yang tidak mendapatkan keadilan.

Busyro Muqqodas, Kepala Departemen Hukum, HAM, dan Ketertiban Umum PP Muhammadiyah, disebut bersedia menjadi penjamin pembebasan 40 petani yang ditangkap polisi.

Baca: Dukun Nyaris Tewas Diamuk Oleh Massa di Jeneponto

“Pak Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah, bersedia menjadi penjamin bagi 40 petani yang ditangkap oleh polisi tersebut,” ucap Muhammad Gufron.

Sengketa ini berawal dari kepemilikan tanah yang semula ditanami petani dengan berbagai tanaman seperti jengkol, padi, kopi dan lain-lain yang diambil alih oleh perusahaan bernama PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) seluas 1.889 hektar pada tahun 1995. (*)

Baca: Banjir di Desa Olaya, 11 Rumah Dilaporkan Terkena Dampak Banjir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.