Polres Aceh Besar Telisik Penggunaan APBD Untuk Media Belum Terdaftar Dewan Pers

Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Jabatan atau Korupsi

0
197
Polres Aceh Besar Telisik Penggunaan APBD Untuk Media Belum Terdaftar Dewan Pers
Illustrasi media pers

Parimo, gemasulawesi.com Polres Aceh Besar sedang menelisik penggunaan APBD untuk media pers cetak dan online yang belum terverifikasi dan terdaftar dewan pers.

Berdasarkan surat Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Aceh Besar nomor: B/101/X/RES 35/2019/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2019, diketahui Pemda Aceh Besar telah dilayangkan surat perihal permintaan data aliran dana terkait belanja publikasi media.

“Guna mempercepat proses pengumpulan data dan bahan keterangan, diminta agar dapat memberikan data-data yang berhubungan dengan kegiatan itu, secara lengkap dan terlegalisir,” tulis surat yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, Inspektur Polisi, Yoga Panji Prasetya, dikutip dari modusaceh.co, Selasa, 15 Oktober 2019.

Penyidik saat ini sedang mengumpulkan data dan keterangan terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan atau korupsi, kepada Pemda Aceh Besar tahun anggaran 2018.

Rinciannya, dugaan pidana terkait jasa publikasi iklan atau greeting di media cetak dengan pagu anggaran Rp 568 juta dan jasa publikasi pariwara satu sumber dari APBA dengan nilai Rp 501.400.000.

“Kuat dugaan penggunaan APBD untuk media terkait pemasangan iklan dan pariwara itu, termuat pada media pers cetak dan online yang belum terverifikasi Dewan Pers, baik verifikasi administrasi maupun faktual,” jelasnya.

Baca juga: Terkait Kerjasama Dengan Media Belum Terverifikasi Dewan Pers, Pemda Bisa Kena Sanksi Hukum

Diketahui, sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers atau disingkat UU Pers, negara memberi kewenangan Dewan Pers untuk membantu masyarakat, menghadapi banjirnya informasi, yang dipasok aneka ragam media.

Namun, ada hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang telah memenuhi ketentuan UU Pers. Termasuk untuk mendapat pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers, guna menyikapi media yang beritanya dituduh bermasalah. Ini pula yang menjadi bagian dan tugas lembaga independen tersebut untuk memenuhinya.

Itu sebabnya, Dewan Pers melakukan pengkajian, investigasi dan memverifikasi kehidupan pers nasional dan daerah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, Sulawesi serta wilayah lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Dewan Pers memberi penjelasan kepada pengguna media bahwa, media yang menjadi domain Dewan Pers adalah, media yang berbadan hukum Indonesia dan yang nama, alamat, dan penanggungjawabnya diumumkan terbuka.

Sementara media yang tidak memenuhi ketentuan UU Pers termasuk media sosial yang beritanya dituduh mencemarkan nama baik atau bermuatan hoax, kebohongan, intoleransi dan kebencian adalah domain penegak hukum.

Sehingga, hasil verifikasi media Dewan Pers semakin diperlukan publik. Karena, jumlah media meningkat secara tajam.

Selanjutnya, masyarakat berhak untuk mengetahui media mana saja yang memenuhi ketentuan UU No. 40/1999 tentang Pers. Tentu saja, menjadi tanggungjawab Dewan Pers untuk memenuhinya.

Sebelumnya, Dewan Pers pernah mengingatkan kepada pemerintah yang menggunakan APBD dan APBN, berhati-hati membelanjakan anggaran untuk media. Karena akan berdampak pada temuan jika anggaran dibelanjakan adalah perusahaan media yang tidak legal.

Untuk menghindari dampak hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari, Dewan Pers berencana mengeluarkan semacam edaran ke pemerintah daerah, mengenai kriteria perusahaan media yang legal dan terdaftar di dewan pers.

Baca juga: Pemda Akan Dikirimi List Media Terdaftar Oleh Dewan Pers

Sumber: modusaceh.co

Tinggalkan Balasan