Polemik Penerapan Sanksi Bagi Peserta Penunggak Iuran BPJS

0
81
Polemik Penerapan Sanksi Bagi Peserta Penunggak Iuran BPJS
Illustrasi BPJS Kesehatan (Foto: Ist)

Parimo, gemasulawesi.comKebijakan penerapan sanksi dari pemerintah bagi peserta penunggak iuran BPJS Kesehatan menuai polemik di tengah masyarakat.

Sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ditanggapi warga net. Salah seorang netizen mengaku tak habis pikir dengan rencana pemerintah saat ini.

“Serius tanya. Ini BPJS sebetulnya pelayanan apa sih? Kok ada sanksi dan melebar kemana-mana,” katanya seperti dikutip dari media sosial Twitter, Jumat, 11 Oktober 2019.

Ada pula netizen yang menilai sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan seharusnya dibatasi pada lingkup layanan kesehatan saja.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, berpendapat pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu pertimbangan khusus untuk mengeluarkan kebijakan terkait sanksi bagi peserta penunggak iuran BPJS Kesehatan yang tidak diatur dalam undang-undang.

“Jangan karena pemerintah gagal membangun kelembagaan sosial-ekonomi untuk mendukung kepastian pembiayaan jaminan kesehatan, kemudian rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pelayanan publik itu hak konstitusional warga,” tutur Alamsyah, dikutip dari Tempo, Selasa, 8 Oktober 2019.

Menurut dia, sebagian dari masyarakat yang menunggak iuran, bukanlah penerima upah formal. Bahkan, mereka relatif terdiskriminasi dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor formal karena tak bisa berbagi beban iuran dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio setuju pemerintah menerapkan sanksi bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

“Untuk mendidik masyarakat supaya dia taat, harus ada sanksi,” kata dia, Rabu, 9 Oktober 2019.

Menurutnya, peraturan atau kebijakan apa pun yang dibuat pemerintah terkait BPJS Kesehatan, tidak akan berjalan efektif selama sanksi belum diterapkan.

Bahkan, kata dia, hampir semua negara beradab dan teratur saat ini semuanya menerapkan kebijakan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan publik.

“Jadi intinya saya setuju,” katanya.

Terkait efektif atau tidaknya wacana sanksi dari BPJS Kesehatan, Agus menilai hanya dapat dilihat dan dievaluasi setelah penerapan kebijakan kepada masyarakat dilakukan.

Ia menilai apabila kebijakan itu telah diterapkan pemerintah melalui sebuah peraturan yang tegas, maka otomatis masyarakat akan patuh untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.

Salah satu sanksi yang akan diterapkan pemerintah yaitu terganggunya layanan atau pengurusan paspor bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Namun, Agus menilai hal itu merupakan risiko bagi penunggak.

“Makanya harus bayar. Apalagi kalau dia bisa ke luar negeri, kenapa iuran BPJS tidak bisa bayar,” ungkapnya.

Ia menambahkan apabila di kemudian hari kebijakan tersebut kurang efektif dan efisien, Agus menilai hanya perlu dilakukan evaluasi di bagian apa saja yang kurang pas.

Pemerintah kini tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan, seperti ketika membutuhkan pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan paspor, izin mendirikan bangunan (IMB) dan lainnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan automasi sanksi layanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen PBPU.

“Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS,” tutup Fachmi.

Sumber: Tempo

Tinggalkan Balasan