2Banner GIF 2021

Permudah Merger OPD, BKPSDM Sarankan Tidak Isi Jabatan Kosong

Permudah Merger OPD, BKPSDM Sarankan Tidak Isi Jabatan Kosong
Foto: Kepala BKPSDM, Ahmad Syaiful. Permudah Merger OPD, BKPSDM Sarankan Tidak Isi Jabatan Kosong.

Gemasulawesi BKPSDM Parigi Moutong menyarankan tiga jabatan kosong pada perangkat daerah dalam waktu dekat tidak diisi pejabat baru.

“Ketika nantinya ada tiga orang pejabat pensiun dalam waktu dekat ini, jangan diisi dulu jabatan kosong di OPD itu, untuk memudahkan saat merger OPD nanti,” ungkap Kepala BKPSD Parigi Moutong, Ahmad Saiful saat ditemui di Parigi, Selasa 12 Oktober 2021.

Menurut dia, terisinya tiga jabatan kosong itu, akan mengakibatkan makin banyaknya pejabat tidak mendapatkan jabatan di eselon II, saat pemerintah mengambil kebijakan untuk merger OPD pada tahun 2021.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Tata Kelola Ketersediaan Oksigen Dibenahi

Berdasarkan hasil kajian sementara, dari total 32 OPD di lingkungan pemerintahan daerah Parigi Moutong, akan dikurangi menjadi 20 OPD.

Dalam merger OPD, sekitar 10 pejabat tidak akan mendapat jabatan.

“Wacana untuk merotasi pejabat sekarang untuk mengisi kekosongan, sebaiknya jangan dulu. Untuk sementara harus menunggu hasil merger lagi,” kata dia.

Dia menyebutkan, tiga pejabat di eselon II yang akan pensiun di tahun ini, dan awal tahun depan, diantaranya Elvis Tombolotutu, dan I Wayan Sariayana. Selain itu, ada pula beberapa kepala OPD yang akan hijrah ke daerah lain.

Dalam penyederhanaan birokrasi itu kata dia, pemerintah mewacanakan menghapus seluruh pejabat eselon IV dibawah bidang, dan dialihkan ke jabatan fungsional. Kecuali, pejabat di bawah sekretariat, seperti jabatan Kasubag akan di pertahankan.

Hanya saja, salah satu konsekuensi yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pengalihan itu, adalah mengenai keuangan.

“Karena dalam Keputusan Presiden Joko Widodo, tunjangan fungsional lebih besar dibanding struktural,” ujarnya.

Pihaknya juga menyarankan, soal beban kerja dalam setiap bidang pada OPD, sebaiknya perlu dikaji lebih mendalam, apakah harus berjumlah tiga seksi atau bisa di sederhanakan.

“Kalau memang hanya dua kepala seksi bisa melaksanakan beban kerja itu, sebaiknya dikurangi untuk mengurangi beban keuangan daerah,” ucapnya.

Sebelumnya, DPRD Parigi Moutong, mempertanyakan tentang kesiapan pemerintah setempat atas perampingan struktur OPD sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Berdasarkan hasil evaluasi (Mendagri) tahun 2019, dan dengan deadline waktu selambat-lambatnya per 31 Desember revisi terhadap susunan struktur perangkat daerah harus segera terselesaikan,” ujar anggota DPRD Parigi Moutong, Suyadi, dalam rapat paripurna pembahasan anggaran, beberapa waktu lalu. (***)

Baca juga: Pilkades di Parigi Moutong, Tiga Kandidat Lawan Kotak Kosong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post