Bergulir di Pengadilan, Perkara Gencar Djarot Ancam Kebebasan Pers

Bergulir di Pengadilan, Perkara Gencar Djarot Ancam Kebebasan Pers
Foto: PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
Jangan Lupa Share

Kupas tuntas, gemasulawesi– Bergulirnya perkara Gencar Djarot sebagai terdakwa terkait UU ITE di Pengadilan Negeri (PN) Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bisa ancam kebebasan pers.

Pasalnya, dalam perkara Gencar Djarot, jaksa penuntut dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menuntut terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sesuai tuntutan jaksa dengan nomor perkara yang terdaftar di PN Parigi: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.

Sementara beberapa pihak sebelumnya telah berpendapat perkara Gencar Djarot merupakan delik pers.

Salah satunya dari PWI Cabang Sulawesi Tengah. Dalam rilis SMSI Sulteng waktu itu, PWI Sulteng bahkan meminta perkara Gencar Djarot yang disangkakan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Parigi Moutong kepada wartawan media KoranIndigo.Online, dihentikan.

Baca juga: Berpotensi Salah Prosedur, Gencar Djarot Bakal Tempuh Praperadilan

Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Sulawesi tengah (Sulteng), Mahmud Matagara, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil telaah terkait perkara Gencar Djarot yang dijerat kepada wartawan KoranIndigo.online, merupakan murni delik pers.

“Saya telah bertemu dengan bersangkutan dan mendengar penjelasannya. Menurut saya, kasus ini lebih berat pada delik pers. Sehingga, dalam penanganannya mestinya merujuk pada UU nomor 40 tahun 1999,” ujarnya.

Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers kata dia, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Yang kemerdekaannya dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Selain itu lanjut dia, merujuk pada nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri. Salah satu isi kesepakatan menjelaskan koordinasi dibidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

“Seharusnya, pihak penyidik tidak mengesampingkan hal ini. Dalam nota kesepahaman tersebut sangat jelas menyebutkan adanya koordinasi antar Dewan Pers dengan Polri. Untuk menyimpulkan sebuah perbuatan apakah murni tindak pidana atau pelangaran kode etik,” jelasnya.

Mahmud juga menyayangkan langkah yang diambil bekas direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlaela Harate, yang nota bene pejabat publik mengabaikan UU nomor 40 tahun 1999.

Padahal sebagai bagian dari empat pilar Negara demokrasi tutur Ketua PWI Sulawesi Tengah, pers mempunyai andil dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Inikan negara demokrasi, empat pilar yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Pers harusnya saling bahu membahu dalam membangun negeri ini,” terangnya.

PWI Sulteng Imbau Polri Sosialisasi Nota Kesepahaman Polri dengan Dewan Pers

Ketua PWI Sulteng mengimbau, agar pihak Polri khususnya wilayah Sulawesi Tengah, dapat melakukan sosialisasi tentang nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers yang ditandatangani Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian tahun 2017.

Sebelumnya PWI Sulteng mengetahui, setelah dilakukan dua pemeriksaan atas laporan bekas Direktur BLUD RSUD Anuntaloko, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Nurlaela Harate. Pada tanggal 25 Juni 2019, Gencar Djarot ditetapkan sebagai tersangka oleh Sat Reskrim Parimo.

Dalam perkara Gencar Djarot, ia disangkakan dengan dugaan pelanggaran Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Hal ini juga menjadi perhatian PWI Sulawesi Tengah dan sejumlah media di seluruh Indonesia. Sementara itu, berdasarkan surat berkop Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Parigi Moutong. Bernomor B/142/VI/2019/ Reskrim, prihal pemberitahuan penetapan status tersangka.

Dari bukti permulaan dan keterangan saksi menurut Surat Penetapan tersangka dari Polres Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Gencar Djarot disebut terbukti telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Dengan cara menulis status di media sosial facebook dan media cetak online KoranIndigo.online

Baca juga: Murni Delik Pers, PWI Sulteng Minta Hentikan Kasus Gencar

Bergulir di Pengadilan, Perkara Gencar Djarot Ancam Kebebasan Pers
Foto: Humas PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Riwandi, SH

Dakwaan Dalam Perkara Gencar Djarot

Sementara itu, Humas PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Riwandi SH yang dimintai keterangannya mengatakan, terkait pendapat majelis hakim dalam perkara Gencar Djarot, bisa dilihat dalam putusan incraht hakim nantinya.

“Majelis hakim tidak bisa memberikan pendapat sebelum putusan akhir sidang perkara Gencar Djarot,” tuturnya, di PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis 28 Januari 2021.

Ia mengatakan, dalam perkara Gencar Djarot di PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, merupakan dakwaan tunggal. Terdakwa didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dakwaan lengkap terkait perkara Gencar Djarot di PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah kata dia, dapat dilihat di situs SIPP PN Parigi.

Baca juga: Persatuan Wartawan Online Sumbawa Kecam Penetapan

Dari penelusuran ke situs SIPP PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, nomor perkara 203/Pid.Sus/2020/PN Prg, terkait sidang perkara Gencar Djarot. Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan pidana penjara selama enam bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Jaksa Penuntut Umum melihat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dari pendistribusian informasi elektronik yang dilakukan terdakwa.

Dakwaan jaksa diantaranya, terdakwa dengan menggunakan media elektronik dari akun facebook atas nama Gencar Djarot dengan cara menulis atau mengetik di kolom akun facebook milik terdakwa.

Tulisan pada kolom akun facebook itu berisi pencemaran nama baik An. Saksi Dr Nurlela Harate, M.PH dengan kalimat, ” Tak Mampu Bayar Ongkos Berobat, RSUD Sita Sertifikat Rumah Pasien”.

“Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apapun yang memiiki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloko”.

-Nurlela Harate, Direktur RSUD Anuntaloko-

PARIMO- RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos berobat.

Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu bayar. Termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin.

Baca selengkapnya di:

http//koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/.

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI”.

Dalam dakwaan, Jaksa penuntut umum juga melihat dalam sidang Gencar Djarot di PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Terdakwa membagikan link lainnya yaitu Link Koranindigo online di facebook pada 3 Januari 2019 sekitar pukul 15.51 dengan judul:

“Ini Kata Direktur RSUD Anuntaloko Soal Sita Barang Pasien”.

Dakwaan berikutnya, informasi perkara sidang Gencar Djarot di PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.18 Wita. Terdakwa membuat status dengan kalimat yaitu “mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di Parigi Moutong!.

Terdapat Link Youtobe.com berjudul “RSUD Anuntaloko Sita Barang Pasien Miskin”.

Dakwaan selanjutnya, terdakwa menggunakan akun facebook Gencar Djarot menulis kembali di Postingan status milik saksi Dr. Nurlela Harate, M.PH. Dengan kalimat “Pejabat bagaimana ini, sedangkan mau menjawab konfirmasi saja kagak becus, mau berikan klarifikasi saja tidak faham aturan, menjawab konfirmasi saja endah…endah…petantang petenteng.dst.

Kemudian, postingan tautan link dari akun facebook Gencar Djarot pada tanggal 8 Januari 2019 dengan judul “Mirip Leasing, Anuntaloko Bakal Kena Audit Khusus”.

Sementara itu, dalam informasi sidang perkara Gencar Djarot di PN Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, nomor perkara 203/Pid.Sus/2020/PN Prg. Tertulis maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan itu, semata-mata hanya untuk pemberitaan. Dimana terdakwa lakukan itu sebagai pers wartawan online, agar dapat menjadi komsumsi umum atau publikasi umum.

Laporan: Tim Gemasulawesi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post