Perda Segera Atur Komunitas Adat Terpencil Parigi Moutong

waktu baca 2 menit
Illustrasi Perda

Parigi moutong, gemasulawesi.comKomunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) segera diatur dalam Perda. Melalui kerjasama DPRD dan Dinas Sosial (Dinsos) dalam penyusunannya.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kabupaten Parigi Moutong, Haris Irawan di ruang kerjanya, Rabu 05 Februari 2020.

“Sebelum menyusun Perda, kami telah menemui Kasubdit yang menangani KAT di Kementerian Sosial (Kemensos),” ungkapnya.

Hasilnya, Kemensos akan bekerjasama dengan Dinsos berencana membuat database, terkait jumlah warga Komunitas Adat Terpencil di Parigi Moutong yang hingga saat ini belum tersedia. Sesuai dengan bahan pendukung Raperda kesejahteraan sosial.

Selain itu, untuk mendukung bahan pendukung Raperda KAT, Dinsos juga telah melakukan pembinaan terhadap 38 remaja masyarakat KAT yang sudah berlangsung lama.

Jenis pembinaan yang diberikan kata dia, mulai dari kursus Bahasa Inggris, komputer hingga pemberian pelatihan tanggap bencana.

“Pembinaan remaja dari warga KAT secara bertahap. Angkatan pertama sebanyak 38 orang dan angkatan kedua 36 orang. Bahkan, mereka rencananya akan disekolahkan khusus pertanian secara bertahap juga,” ujarnya.

Ia mengatakan, selain memberikan pembinaan terhadap warga KAT, Pemda Parigi Moutong juga telah melakukan upaya pembangunan rumah kurang lebih sebanyak 25 unit bersumber dari APBN.

Pembangunan sebanyak 25 unit rumah khusus warga KAT itu, sebelumnya sudah berlangsung di Desa Patingke Kecamatan Tinombo dan Desa Momolamomuang Kecamatan Palasa. Namun, saat ini masih ditunda sementara waktu proses pekerjaannya.

Menurutnya, beberapa hal yang telah dilakukan kepada warga KAT itu dianggapnya dapat mendukung upaya DPRD untuk membuat Raperda.

“Apalagi, Raperda itu disahkan menjadi Perda, tentu kami akan senang lagi karena bisa fokus dalam menangani masyarakat KAT,” terangnya.

Sebelumnya, DPRD Parigi Moutong wacanakan merancang Perda kesejahteraan sosial terkait KAT.

“Wacana perancangan Perda itu merupakan tindaklanjut usulan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah melakukan kunjungan secara langsung ke Kecamatan Tomini beberapa waktu lalu,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong, Sukirman Tahir kepada sejumlah wartawan belum lama ini.

Kunjungan Kemensos itu kata dia, melihat secara langsung masyarakat yang termasuk dalam KAT.

Setelah itu, untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pihak Kementerian Sosial memberikan beberapa bahan sebagai pendukung perancangan Perda.

“Kami diminta pihak Kemensos agar membuat Perda Kesejahteraan Sosial yang fokus membahas persoalan KAT. Makanya kami masih mempelajari bahan yang diberikan Kemensos,” tutupnya.

Baca juga: Hakim Putuskan Samsurizal Cs Kembalikan Dana 4,9 Miliar Rupiah

Laporan: Rhoy L

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.