BPBD Belum Pastikan Pencairan Tahap Tiga

BPBD Parigi MoutongBelum Pastikan Pencairan Tahap Tiga Rumah rusak ringan sedang
Foto: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Parigi Moutong Tri Nugraha.
Jangan Lupa Share

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), belum pastikan jadwal pencairan bantuan stimulan tahap tiga rumah rusak pasca bencana alam Parimo 2018.

“Sebanyak 3 ribu rumah rusak tambahan data tahap tiga, usai di validasi akan diusulkan ke BNPB Pusat dan Kementrian Keuangan,” ungkap Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Parigi Moutong Tri Nugraha, di ruang kerjanya, Minggu 8 November 2020.

Ia mengatakan, setelah rampungkan verifikasi dan validasi, selanjutnya BPBD menunggu realisasi kucuran anggaran bantuan itu.

Menurutnya, ia belum bisa menjanjikan kapan anggaran bantuan stimulan rumah rusak pasca bencana alam Parimo 2018 untuk tahap tiga akan cair.

Baca juga: BPBD Jamin Bantuan Stimulan Bencana Tidak Lompat Tahun

“Pasalnya, ketika tambahan tahap tiga ini diusulkan, kami masih menunggu juga realisasi dari pusat,” urainya.

Apalagi, usulan tahap ini belum dimasukan dalam data Rehabilatasi dan Rekontruksi (R3) pasca bencana yang diusulkan kabupaten atau kota.

Sementara yang terdata dalam R3 masih usulan tahap satu rumah rusak berat serta tahap dua rumah rusak ringan dan sedang. Sehingga, pihaknya harus merevisi kembali data itu.

Lebih jauh Tri paparkan, sambil melakukan verifikasi data tambahan yang sementara berjalan ini, pihaknya juga akan melakukan revisi data R3.

Baca juga: TP4 Parigi Moutong Mulai Verifikasi Penerima Bantuan Bencana

“Jadi Bappenas melihat usulan itu berdasarkan data R3 yang diusulkan kabupaten dan kota. Sedangkan kemarin yang terdata 5012 terus ada data tambahan yang masuk, kami harus merevisi kembali data R3,” terangnya.

Sebelumnya, Pihak BPBD Kabupaten Parigi Moutong, pada kegiatan ini membentuk tim tekhnis dalam melakukan verifikasi daftar tambahan 3 ribu rumah rusak yang melibatkan Dinas Perumahan serta Dinas PUPRP kabupaten Parimo.

“Tim teknis ada tiga dinas, untuk verifikasi secara fisik kerusakan bangunannya dilakukan Dinas Perumahan dan Dinas PUPR. Selanjutnya untuk validasi dilakukan oleh BPBD,” katanya.

Selanjutnya, setelah verikasi dan validasi dilakukan pihaknya akan di rangkum ke dalam SK Gubernur calon penerima tahap tiga.

Baca juga: Rehab Rumah Rusak, BPBD Parimo Akomodir Tambahan 3000 Unit

Serta akan disampaikan ke BNPB Pusat dan Kementrian Keuangan untuk mendapatkan jadwal dana itu dikucurkan ke daerah.

Sebelumnya, realisasi bantuan stimulan tahap dua kategori rumah rusak ringan dan sedang akibat bencana alam tahun 2018 silam di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah, dipastikan akan selesai tahun 2020.

“Untuk rusak ringan sedang sudah selesai sebanyak 4623, saat ini sedang berjalan sekitar 389 yang harus diselesaikan tahun ini,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Parigi Moutong Tri Nugraha.

Tri Nugraha mengatakan, ratusan sisa penerima bantuan stimulam itu, akan diselesaikan pada akhir November 2020.

Baca juga: Data Verifikasi Rumah Terdampak Bencana Desa Matolele Diragukan

Selain itu lanjut dia, BPBD Parigi Moutong telah mendapat perpanjangan waktu dari Kementrian Keuangan untuk menyelesaikan program dan kegiatan itu.

“Secara keseluruhan untuk kabupaten dan kota perpanjangan itu, Parigi Moutong diberikan waktu selama dua bulan,” urainya.

Sementara, untuk Kabupaten Sigi dan Kota Palu Sigi perpanjangan selama satu tahun.

Waktu yang sedikit itu kata dia, karena Parigi Moutong hanya menyelesaikan program kegiatan rumah rusak ringan dan sedang. Apalagi, saat ini tersisa 389 penerima bantuan.

Baca juga: Wali Kota Palu Arahkan Percepatan Pencairan Dana Stimulan

“Kita sudah masuk perpanjangan waktu kegiatan yang diberikan selama dua bulan. Harusnya, bantuan ini sudah berakhir kemarin pertanggal 25 Oktober 2020 di Parigi Moutong,” katanya.

Terkait kendala yang terjadi saat merealisasikan kegiatan bantuan stimulan itu, menurutnya terhambat pada proses pencairan.

Pasalnya, pihak BRI sebagai penyalur saat awal masa pandemi, hanya memberikan kuota perhari 10 penerima dari 5012 yang harus dicairkan.

Selanjutnya, Bank penyalur tidak membuka unit-unit yang ada di setiap kecamatan.

Dampaknya, seluruh penerima bantuan itu tertumpuk di BRI Cabang Parigi.

Padahal melalui surat bupati, BPBD meminta tambahan kuota 50 perhari penerima. Dan itupun disanggupi hanya sebanyak 30 penerima, itupun dicairkan di Bank BRI Cabang.

“Contohnya, warga penerima di Kecamatan Kasimbar, mereka harus menerima di Kantor Cabang Parigi. Otomatis, dia harus menunggu lagi apalagi kuotanya penerima terbatas. Ini masalah lainnya,” ungkapnya.

Faktor, keterlambatan karena pembatasan kuota penerima bantuan stimulan ini. Sehingga, BPBD bersama Wakil Bupati, Bagian Keungan serta BPBD Provinsi melakuan koordinasi mengganti bank penyalur ke BPD Sulteng.

“Sekarang penyalur BPD Sulteng dan kuota tidak terbatas. Berapa kebutuhan yang kami minta untuk dilakukan pencairan sesuai rekomendasi itu dicairkan. Dan penerima yang berada di Kecamatan Kasimbar itu didatangi pihak BPD Sulteng dengan langsung dengan tunai,” pungkasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post