2Banner GIF 2021

Pemprov Sulteng Anggarkan Program Pengurangan Angka Kemiskinan

Pemprov Sulteng Anggarkan Program Pengurangan Angka Kemiskinan
Foto: Pemprov Sulteng Anggarkan Program Pengurangan Angka Kemiskinan.

Gemasulawesi– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menganggarkan sejumlah program pengurangan angka kemiskinan, sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Banggai ini yang kita laksanakan saat ini, untuk mengimplementasikan visi dan misi Gubernur. Dengan harapan, pembangunan yang dilaksanakan terjadi harmoni yang baik,” ungkap Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Mamun Amir, saat menyampaikan sambutannya pada penanaman pohon di Kebupaten Banggai, Jumat 8 Oktober 2021.

Menurut dia, dalam visi dan misinya akan dilaksanakan pencapaian program pengurangan angka kemiskinan dengan melaksanakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK. Sehingga, tidak ada lagi pungutan kepada peserta didik dan orang tua.

Baca juga: BPS: Angka Kemiskinan Parigi Moutong 2020 Turun 15,85 Persen

Kemudian, untuk membantu dan meringankan beban masyarakat miskin, pemerintah provinsi telah menyusun skema dengan menetapkan Rp 1 juta per Kepala Keluarga (KK) pada setiap perayaan hari raya Idul Fitri.

Percepatan pembangunan Infrastruktur, juga menjadi misi utama dalam rangka persiapan Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

“Untuk mempersiapkan daerah sebagai penyangga ibu IKN adalah jalur distribusi darat dan laut,” ungkapnya.

Salah satunya kata dia, pembangunan jembatan penghubung Banggai Kepulauan dan Banggai Laut pada tahun 2022 mendatang. Rencama itu telah diprogramkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar.

Selanjutnya, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengurangi angka stunting, dengan pembangunan Klinik Bersalin pada setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

“Harapan kami agar terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Gubernur mengatakan, seluruh program prioritas itu akan diwujudkam melalui program Rp 100 miliar per tahun untuk setiap kabupaten dan kota. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan, dan memberikan keadilan kepada seluruh daerah dalam pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan penganggaran melalui APBD provinsi.

“Kedepan harus dilaksanakan secara  efektif dan efisien. Ibaratnya, kalau menembak burung jangan dengan meriam, cukup dengan katapel, dan harus dengan cara sengsara membawa nikmat, bukan nikmat membawa sengsara,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Misi Evakuasi di Afghanistan, 26 WNI dan 7 WNA Tiba di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post