Pemerintah Minta Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos Masa PPKM Darurat

waktu baca 2 menit
Foto: Bansos masa PPKM Darurat.

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah meminta masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran Bantuan sosial atau Bansos masa PPKM Darurat.

“Kami minta masyarakat mengawasi penyaluran Bansos selama PPKM darurat ini,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, seperti dikutip dari keterangannya, Selasa 6 Juli 2021.

Salah satu cara masyarakat awasi penyaluran Bansos masa PPKM Darurat dengan memampang nama-nama penerima di kantor Balai Desa.

Sehingga, proses penyaluran Bansos masa PPKM Darurat menjadi lebih transparan dan setiap orang dapat mengetahui siapa saja penerimanya.

“Misalnya pembagian Bansos baik melalui Kemensos dan BLT dana desa sebaiknya masing-masing desa pasang pengumuman siapa yang telah terima di gardu-gardu kantor balai desa biar semua orang lihat kalau nanti ada Kepala Desa atau Pamong yang nyeleweng biar ketahuan,” kata dia.

Pemerintah dapat Bansos masa PPKM Darurat seperti Bansos tunai (BST) dari Kementerian Sosial dan BLT Desa bersumber dari dana desa.

Pengawasan langsung dari warga desa merupakan cara paling ampuh untuk menghindari penyelewengan dalam proses penyaluran Bansos pemerintah saat ini.

Baca juga: Presiden Instruksikan Segera Salurkan Bansos Selama PPKM Darurat

“Saya kira kontrol paling jitu itu justru adalah kontrol sosial dari warga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka Insya Allah pembagian distribusi dalam rangka mengatasi PPKM darurat dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan dengan baik,” jelas dia.

Pihaknya juga meminta agar dana bantuan sosial yang didapatkan dibelanjakan oleh masyarakat dan tidak hanya mengendap di rekening. Sehingga, Bansos pemerintah bisa benar-benar menghidupkan roda perekonomian.

Baca juga: Parigi Moutong Anggarkan Klaim Bansos Nakes di APBD-P 2021

Pihaknya pun optimistis penyaluran Bansos masa PPKM darurat akan lebih baik dibandingkan dengan PSBB ketat tahun lalu. Sebab, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran Bansos telah terverifikasi lebih baik.

Berkaca pada penyaluran Bansos tahun lalu, penyaluran Bansos hanya melalui data yang dihimpun melalui RT, RW dan musyawarah desa tanpa verifikasi tingkat kabupaten/kota.

Baca juga: 24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong

Meski diakuinya, tahun lalu banyak kasus data KPM ganda, tumpang tindih, dan salah sasaran. Namun penyaluran itu semata-mata ditujukan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu,” tutupnya. (***)

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.