Banner Disperindag 2021 (1365x260)

Pemerintah Diminta Sanksi Perusahaan Lalai Jamin Kesehatan Pekerja

Pemerintah Diminta Sanksi Perusahaan Lalai Jamin Kesehatan Pekerja
Foto: Illustrasi perusahaan jamin kesehatan.

Gemasulawesi– Sejumlah elemen buruh menuntut pemerintah agar menjatuhkan sanksi kepada perusahaan lalai jamin kesehatan pekerjanya.

Sejumlah perusahaan lalai jamin kesehatan pekerjanya memaksa mereka datang ke tempat kerja tanpa memperdulikan risiko penularan covid19 saat ini.

“Perusahaan mengancam upah buruh akan dibayarkan hanya Rp20 ribu/hari selama pabrik berhenti beroperasi. Para buruh dihadapkan pada pilihan, kelaparan atau tertular covid19,” ungkap Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Yohannes Joko Purwanto, dalam sebuah diskusi virtual, Minggu 1 Agustus 2021.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, KNPI Palu: Ini Adalah Malapetaka Buat Indonesia

Dia menyebut, serikat buruh masih mendapati banyak yang lalai jamin kesehatan pekerja dan melanggar ketentuan selama pandemi berlangsung.

Pihaknya banyak mendapat laporan dari buruh, mereka mendapat ancaman dari perusahaan, apabila melapor ke Satgas Penanganan covid19 setempat, jika ada dari mereka ternyata bergejala atau terpapar covid19.

Dia menambahkan, buruh juga menuntut agar perusahaan tidak memanfaatkan pandemi untuk mengurangi pekerja tetap. Dan merekrut pekerja dengan status kontrak, alih daya, atau harian lepas. Dan memotong upah maupun memberangus serikat buruh.

Kemudian, mereka meminta pemerintah membatalkan dan mencabut seluruh UU dinilai memiskinkan rakyat serta merusak lingkungan, termasuk UU Cipta Kerja.

“Dan dengan konsisten menerapkan UU Karantina Kesehatan pada kondisi gawat darurat saat ini,” pungkasnya.

Baca juga: Buruh di Morowali Sulteng Ajukan Tuntutan Soal RUU Cipta Kerja

Elemen buruh ultimatum pemerintah serius tangani pandemi covid19

Permintaan itu, merupakan ultimatum dari sejumlah elemen buruh kepada pemerintah agar serius menangani pandemi covid19.

Pemerintah harus dapat memaksimalkan sumber daya negara dalam penanganan covid19. Salah satunya dengan memotong gaji dan tunjangan para pejabat.

“Kami menuntut pemerintah memaksimalkan sumber daya negara dengan memotong gaji dan tunjangan pejabat serta menerapkan pajak progresif bagi orang kaya dan industri untuk menyelenggarakan vaksinasi nasional gratis dan langsung dari rumah ke rumah untuk menghindari kerumunan, membangun rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan,” kata dia.

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tanpa terkecuali. Dan syarat selama dan setelah pandemi berlangsung hingga keadaan sepenuhnya pulih.

Menurut Joko, ini sesuai dengan mandat Undang-undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.

“Dalam aturan itu, pemerintah wajib memastikan perlindungan kesehatan dan pemenuhan hak tenaga kesehatan selama masa pandemi,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Kriminalisasi Wartawan Parimo, Komnas HAM Sulteng Sebut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post