Pemerintah Didesak Hentikan Hukuman Mati Terpidana Narkoba

waktu baca 2 menit
Foto: Illustrasi hukuman mati kasus narkoba.

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah didesak untuk menghentikan dan menggunakan klaim efek jera untuk membenarkan penggunaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba.

“Kami mendesak para penegak hukum untuk mengakhiri penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkotika,” ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, melalui siaran pers, Sabtu 26 Juni 2021.

Penghentian hukuman mati terpidana narkoba memang bukan kebijakan popular. Hanya saja, kebijakan itu dapat menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan penanggulangan dirancang secara efektif untuk melindungi masyarakat.

Selain itu, pejabat di Indonesia sering menggunakan klaim efek jera untuk membenarkan penggunaan hukuman mati, bahkan terhadap narapidana kasus narkoba.

Baca juga: Faktor Cuaca, Hambat Rehab Daerah Irigasi di Parigi Moutong

Padahal, berdasarkan pernyataan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, tidak ada cukup bukti mendukung keyakinan, penggunaan hukuman mati membuat tingkat kejahatan menjadi lebih rendah.

Baca juga: Satu Pendeta di Kota Palu Meninggal Positif Corona

Sebanyak 101 dari 117 atau 86 persen hukuman mati di pengadilan Indonesia pada 2020, dijatuhkan terhadap terpidana kasus narkoba.

Baca juga: Hukuman Mati Menanti Pelaku Penganiayaan Berat di Sienjo

Baca juga: Warga Demo Tuntut Evaluasi Izin Tambang Nikel di Banggai

Di luar Indonesia, hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba juga masih berlaku di lebih dari 30 negara di dunia.

Baca juga: Kejaksaan Tuntut Pidana Mati Tiga Terdakwa Kasus Narkoba Sulawesi Tengah

Baca juga: Pemkot Palu: Layanan Perizinan Elektronik Pangkas Waktu Pengurusan

Sehingga, merujuk pada hukum hak asasi manusia internasional, di negara-negara di mana hukuman mati belum dihapuskan, putusannya harus terbatas pada kejahatan paling serius, ditafsirkan sebagai pembunuhan disengaja.

Baca juga: Sahid: Masih Ada Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Parimo

Baca juga: DPRD Nilai Positif Penyiapan Tenaga Kerja di Parigi Moutong

Amnesty International Indonesia, menegaskan tidak menolak penghukuman terhadap para terpidana narkoba. Meskipun, hukuman yang dijatuhkan harus bebas dari segara bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. (***)

Baca juga: Bertambah, Dua Pasien Covid 19 Meninggal di Parigi Moutong

Baca juga: Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.