Pemda Parimo, Belum Punya Data Valid Penerima Dana Stimulan

0
62
BPBD Parimo Pastikan Realisasi Huntap di Bulan Depan
Kepala Bidang Rehab Rekon, BPBD Kabupaten Parimo, Tri Nugraha. (Foto: gemasulawesi.com)
SHARE

Parimo, gemasulawesi.com- Hingga pekan kedua bulan Febuari, Pemda Parimo tak kunjung mengantongi data valid calon penerima Dana Stimulan bencana, warga korban bencana gempa beberapa waktu lalu.

Sejumlah warga korban bencana diwilayah Kabupaten Parimo, kembali harus menunggu untuk mendapatkan dana stimulan bencana. Padahal, berbagai sumber mengabarkan, dana stimulan bencana akan dikucurkan sekiar minggu kedua febuari 2019.

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi sejumlah kepala daerah yang terdampak bencana dengan wakil presiden yusuf kalla dan gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, Pada akhir Januari 2019 lalu.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Parimo, Tri Nugraha, ditemui media ini ruang kerjanya pekan kemarin, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih sementara melakukan proses validasi data calon penerima dana stimulan bencana yang akan dikucurkan pemerintah pusat.

“Bantuan ini kan kemungkinan akan melalui bank, nah persyaratannya itu harus ada, keterangan kepemilikan rumah, kartu keluarga, KTP, agar tepat sasaran,” ujarnya.

Kata ia, dari sekitar 7000 rumah terdata terkena dampak bencana, hanya sekitar 5000 rumah yang akan mendapat bantuan. 

Hal itu menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi tim teknis kabupaten yang berasal dari dinas perumahan dan permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parimo.

“Rusak beratnya 553, rusak sedang 826, dan ringan 4151, yang terbagi di 12 kecamatan yaitu dari kecamatan Sausu sampai Kecamatan Kasimbar, ini yang kami ajukan ke pemerintah melalui SK Bupati Parimo” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah pihak yang terlibat masih akan melakukan pembahasan terkait pemanfaatan anggaran tersebut, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Masih akan dibahas kembali, apakah bantuannya akan dikerjakan secara kontraktual atau secara swakelolakan, kalau dilombok ada fasilitatornya nanti pembangunannya disesuaikan dengan anggaran yang ada,”‎ tutupnya.

Laporan: Daniel


SHARE

Tinggalkan Balasan