Selasa, Mei 18, 2021

Pemda Lantik Puluhan Pejabat Fungsional Parigi Moutong

Must read

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Wabup Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Badrun Nggai, mengukuhkan dan melantik pejabat fungsional auditor, dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD), serta Kepala Puskesmas.

“Mereka telah ikuti uji kompetensi dilaksanakan Kemendagri dan dinyatakan lulus sebanyak 31 orang,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Ahmad Saiful, usai pelantikan, Kamis 29 April 2021.

Ia mengatakan, sebanyak 16 orang pejabat pengawas auditor dilantik. Sedangkan untuk 23 Kepala Puskesmas, kembali dikukuhkan karena adanya perubahan nomenklatur.

2020, Kepala Puskesmas itu dijabat pejabat Eselon IV. Kini, berubah menjadi pejabat fungsional.

Baca juga: 1 Juni 2021, Jabatan Pengawas di Parimo Beralih Fungsi ke Fungsional

“Kepala Puskesmas dikukuhkan. Begitu juga dengan pejabat auditor, sebenarnya sudah lama ada, tapi baru dikukuhkan,” sebutnya.

Menurut dia, ketika pejabat fungsional menempati jabatannya, penilaian kenaikan pangkatnya dari mengumpulkan angka kredit ditetapkan sesuai tingkatan fungsional yakni Muda, Madya dan Utama.

Sehingga, pejabat fungsional itu tidak lagi harus menunggu empat tahun lamanya, untuk kenaikan pangkatnya.

Baca juga: Resmi Dilantik, Lima Pasangan Kepala Daerah Terpilih Pilkada Sulteng 2020

Baca juga: Operasi Keselamatan Tinombala 2021, Laka Lantas Naik 27 Persen

“Ketika ada kegiatan-kegiatan ekstra yang dilakukan diluar dari Tupoksinya, punya nilai kredit dan dapat dikumpulkan dalam dua tahun, sudah bisa naik pangkat,” jelasnya.

Berkaitan dengan Tupoksinya kata dia, telah ditentukan rincian tugasnya, sama seperti tenaga guru, dan pengawas yang juga merupakan fungsional.

Baca juga: Nakes Positif Covid 19, Puskesmas di Morowali Tutup Sementara

Baca juga: Parimo Gelar Doa untuk Lettu Muhadi Kru KRI Nanggala-402

Dia menambahkan, saat ini banyak lebih memilih pejabat fungsional. Alasannya, karena tunjangannya terbilang besar dan diatur Peraturan Presiden (Pepres) tersendiri.

“Ada instruksi mengfungsionalkan pejabat eselon IV. Kecuali dibawah sekretaris yakni Kasubag keuangan, bendahara dan Kasubag Program. Daerah diberikan batas waktu pengalihan paling lambat 1 Juli mendatang,” tuturnya.

Baca juga: Rusdi Mastura Kukuhkan Tim Koalisi Pemenangan Parimo

Baca juga: Ini Jadwal Pengumuman Serentak Hasil SKD CPNS 2019

Laporan: Aldi

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article