Membangun Tanpa RTRW dan RDTR Akan Dikenakan Denda

1
186
Pembangunan Tanpa RTRW dan RDTR Akan Dikenakan Denda
Kabid Sarpras Bappelitbangda, I nyoman sudiara (Foto: Aqil)

Parimo, gemasulawesi.com Membangun di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulteng yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan dikenakan denda yang sangat besar.

Hal tersebut diungkapkan, I Nyoman Sudiara, Kabid Sarpras, Bappelitbangda, kepada gemasulawesi.com, di ruang kerjanya, Selasa, 7 Mei 2019.

“Pasalnya, RDTR dan RTRW memuat rincian secara detail pemanfaatan ruang, untuk pembangunan Parimo kedepannya,” ungkapnya.

Saat ini, RTRW Parimo sedang di revisi yang dilaksanakan langsung OPD teknis, DPUPRP Parimo, dan ditargetkan rampung pada tahun 2019

Sedangkan, untuk RDTR Kabupaten Parimo, baru Kecamatan Parigi selaku ibu kota Kabupaten yang mempunyai dokumennya.

“Untuk mengajukan izin membangun, seseorang harus melihat RTRW lokasi yang ditunjuk,” jelasnya.

RTRW membahas secara umum acuan pengembangan di daerah sedangkan RDTR memuat rincian secara detail mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah harus sinkron.

Kemudian, RTRW Kabupaten Parimo telah disusun mengenai kawasan pembangunan, kawasan pertanian, kawasan pertanian serta kawasan perumahan.

Sementara itu, ditemui ditempat terpisah beberapa waktu lalu, Kepala bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi DPUPRP Kabupaten Parimo, mengatakan RTRW sedang dalam proses revisi.

“Kami telah berupaya merevisi RTRW Parimo sejak tahun 2017 silam,” ungkapnya.

Dia menambahkan, revisi RTRW Kabupaten Parimo ini terkendala asistensi di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Rencananya, RTRW Parimo akan disempurnakan merunut rekomendasi hasil asistensi dengan BIG.

“RTRW Kabupaten Parimo direvisi untuk mencakup mitigasi dan pemetaan daerah rawan gempa,” jelasnya.

Sampai saat ini, Kabupaten Parimo hanya memiliki peta rawan longsor dan peta rawan tsunami.

Sehingga, izin membagun harus mesti melihat dokumen RTRW, ketika lokasi tersebut berada di zona perumahan, permohonan izin pembangunan apartemen berakhir menggantung, yakni bisa terhenti atau berlanjut.

“Sedangkan dalam RDTR, ada peraturan zonasi berupa matriks untuk menggambarkan apakah permohonan pembangunan diizinkan, terbatas, bersyarat atau dilarang,” tutupnya.

Baca juga: DPUPRP Gelar Rakoor Revisi RTRW Parimo

Laporan: Muhammad Rafii

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan