Pembangunan Parigi Moutong 2021, Memajukan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi

  • Whatsapp
Pembangunan Parigi Moutong 2021, Memajukan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi
Forum konsultasi pimpinan perangkat daerah- Bappelitbangda bersama sejumlah OPD membahas prioritas pembangunan tahun 2021 di aula gedung Bappelitbangda Parigi Moutong, Selasa, 17 Desember 2019. GemasulawesiFoto/MuhammadRafii.

Parigi moutong, gemasulawesi.com Bappelitbangda menyebutkan kebijakan pembangunan Parigi Moutong (Parimo) 2021 adalah memajukan infrastruktur dan pemerataan ekonomi dengan enam tema prioritas pembangunan.

“Arah kebijakan pembangunan nantinya akan dimasukkan ke dalam Renja masing-masing OPD,” ungkap Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Zulfinasran dalam Forum konsultasi pimpinan perangkat daerah, di aula Bappelitbangda, Selasa, 17 Desember 2019.

Bacaan Lainnya

Ia melanjutkan, enam rancangan awal pembangunan belum menjadi prioritas karena masih akan dilakukan penelitian dan pertemuan lanjutan.

Perencanaan kata dia, bertujuan untuk memperkecil ketidakpastian terkait hasil yang ingin dicapai dari setiap pelaksanaan pembangunan OPD.

Dalam forum itu, ia juga merencanakan membuat aplikasi untuk setiap pemerintah Kecamatan dan OPD agar dapat dengan mudah memasukkan usulan pembangunannya. Diusahakan tiap kecamatan ada semacam tower jaringan untuk membantu kelancaran komunikasi.

“Sumber pendanaan pembangunan berasal dari DAU, DAK, DID, Dekosentrasi, tugas pembantuan dan KPBU,” terangnya.

Sementara itu, Pokok-pokok pikiran (Pokir) dari anggota legislatif diatur khusus dalam UU. Tinggal kedepannya kata dia, seluruh perencanaan pembangunan diatur dalam Musrenbang.

Diharapkan, Pokir atau aspirasi pembangunan dari seluruh Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parigi Moutong, satu minggu sebelumnya dimasukkan sebelum Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD, terdiri dari Pokir, Musrenbang Kecamatan, proposal kegiatan pembangunan OPD, forum OPD, kebijakan instruksi Kepala Daerah di OPD dan proposal warga hasil penjaringan Kepala Daerah sendiri.

Baca juga: Polres Majene Tahan Oknum LSM LP Tipikor

“Pembagian dana pembangunan antara lain untuk infrastruktur minimal 20 persen, kesehatan minimal 10 persen. DAU 50 persen terpakai untuk bayar gaji dan pembiayaan lainnya. Daerah masih minus 10 persen untuk pembiayaan pembangunan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, nantinya RKPD yang sudah tersusun akan dimasukkan dalam KUA PPAS untuk diserahkan kepada DPRD agar dibahas pada tingkat lanjut.

Jika ada penambahan kebijakan pembangunan dalam KUA PPAS kata dia, yang tidak ada dalam RKPD perlu dibuatkan berita acara kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD. Contohnya pengalokasian anggaran perubahan BPJS yang menjadi beban daerah.

Sementara itu, Kepala BPKAD Yusrin Usman, menjelaskan arah kebijakan fiskal sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan di Parigi Moutong.

Ia menambahkan, kapasitas fiskal Parimo dalam kategori rendah. Artinya Parimo sangat tergantung dana dari pusat. Ada hitungan tersendiri untuk kapasitas fiskal daerah. Apalagi, Parimo sudah lepas dari status daerah tertinggal sehingga dana transfer ke daerah ikut berkurang.

“Keuangan fiskal daerah sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan daerah yang sangat banyak,” tutupnya.

Baca juga: 69 Nama Lolos Seleksi Panwascam Parigi Moutong

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.