Tersandung Hukum, Partai Copot Jabatan SS di DPRD Parimo

Tersandung Hukum, Partai Copot Jabatan SS di DPRD Parimo
Foto: Illustrasi Kursi Pimpinan DPRD Parimo, Sulteng.
Jangan Lupa Share

Berita parigi moutong, gemasulawesi- Tersandung masalah hukum terkait dugaan kasus korupsi aset DKP tahun 2012, partai copot jabatan SS dari DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Berdasarkan Undang-Undang MD3, seseorang yang bermasalah dengan hukum, terdakwa serta ditahan maka akan adanya penonaktifan yang dilakukan partai,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Parimo, Alfreds Tongiro, via sambungan telpon, Selasa 16 Februari 2021.

Ia mengatakan, usai penahanan SS yang dilakukan Kejari, partai copot jabatan SS dan melakukan reposisi unsur wakil ketua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Tentunya, jabatan tidak boleh mengalami kekosongan lebih dari satu bulan. Maka, partai mengambil keputusan memberhentikan dari posisi pimpinan DPRD.

Baca juga: Kejari Tahan Ketua DPC PDIP Parimo Terdakwa Dugaan Korupsi Aset DKP

“Namun, keanggotaan dalam partai itu tetap,” jelasnya.

Keputusan partai copot jabatan SS kata dia, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Dan, sesuai dengan usulan Badan kehormatan.

Ia menuturkan, PDIP Sulteng telah berkoordinasi bersama BK DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terkait surat pemberhentian.

“Nantinya, surat pemberhentian akan disampaikan kepada DPP PDIP,” jelasnya.

Usai partai copot jabatan SS, pengisian posisi Wakil Ketua DPRD akan dikembalikan kepada aturan partai. Dengan menyesuaikan jabatan dalam struktur partai.

Diketahui, Kejari tahan Ketua DPC PDIP Parimo, Sulawesi Tengah, terdakwa SS dugaan korupsi aset DKP tahun 2012.

Kepala Kejari Parigi Moutong, Muhamat Fahrorozi mengatakan, pihaknya resmi tahan Ketua DPC PDIP Parimo, Sulteng, SS bersama dua terdakwa lainnya HL dan MT.

Jaksa penuntut umum Kejari Parimo, Sulteng, menahan ketiga terdakwa dugaan kasus korupsi aset DKP tahun 2012, yang dilakukan Koperasi Tasibuke Katuvu di rumah tahanan negara, selama 20 hari kedepan.

Jaksa penuntut umum Kejari Parimo, Sulawesi Tengah, mendakwa ketiga kasus korupsi aset DKP tahun 2012 dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Ia menambahkan, penetapan sebagai tersangka kasus korupsi aset DKP tahun 2012 disusul partai copot jabatan SS, tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam tubuh fraksi PDIP Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Baca juga: Pilihan Berita Parigi Moutong Hari Ini

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post