Parigi Moutong Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak

waktu baca 2 menit
Foto: Parigi Moutong Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak.

Parigi moutong, gemasulawesi — Dalam rangka percepatan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong menggelar pelatihan Konvensi Hak Anak.

“Tujuan kegiatan itu untuk menegakkan prinsip pengakuan atas martabat yang melekat, dan hak-hak sama pada manusia. Terutama anak sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian,” ungkap Kepala Sub Bidang Sosial Budaya II Bappelitbangda, Khairudin, saat kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak, di Aula Bappelitbangda Parigi Moutong, Jumat 3 Desember 2021.

Ia mengatakan, Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian di antara beberapa negara. Dan perjanjian itu bersifat mengikat secara yuridis dan politis.

Baca juga: Konvensi Hak Anak Amanatkan Pemenuhan Inklusif Anak

Konvensi merupakan suatu hukum Internasional atau biasa disebut sebagai instrumen internasional. Dengan kata lain hak anak berarti Hak Asasi Manusia untuk anak.

“Jadi, Konvensi Hak Anak adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara mengatur hal-hal berhubungan dengan hak anak,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Parigi Moutong diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Lewis mengapresiasi kegiatan itu.

Ia menyebut anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga. Sebab dalam diri anak melekat harta, martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung Tinggi.

“Salah satu hak anak yang paling mendasar adalah hak sipil dan kebebasan anak yang terdiri dari sejumlah hak diantaranya adalah hak untuk memperoleh akses atas informasi yang layak bagi anak,” ucapnya.

Hak ini bukan sekedar mengatur bagaimana anak memperoleh akses informasi saja. Namun, akan tetapi bagaimana anak terlindungi dari berbagai informasi yang dapat menggangu proses tumbuh kembang anak.

Ketentuan mendasar mengenai hak anak kata dia, terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang telah disahkan Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

“Disebutkan anak harus memiliki hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi baik secara lisan, tertulis maupun cetak dan dalam bentuk seni atau media lainnya sesuai pilihan anak itu,” tutupnya. (**/Diskominfo Parigi Moutong)

Baca juga: Sekda Ardi: Anak Mempunyai Hak Perlindungan Pribadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.