Parigi Moutong Anggarkan Klaim Bansos Nakes di APBD-P 2021

Parigi Moutong Anggarkan Klaim Bansos Nakes di APBD-P 2021
Foto: Tenaga Kesehatan.
Jangan Lupa Share

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, anggarkan klaim Bansos Nakes di APBD Perubahan 2021.

“Klaim Bansos hak tenaga kesehatan tahun 2020, kami sudah mengupayakan. Minggu lalu sebelum saya ke Jakarta, sudah dibahas,” ungkap Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran via sambungan telepon, Jumat 18 Juni 2021.

Dalam penyelesaian klaim Bansos Nakes itu, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyampaikan dan meminta Dinas Kesehatan untuk menyelesikan klaim itu.

“Klaim itu sekitar Rp 3 Miliar atau Rp 4 Miliar kalau tidak salah kemarin. Itu juga telah masuk dalam pencatatan kami untuk penyelesaian,” jelasnya.

Klaim Bansos Nakes itu, menjadi beban keuangan daerah. Sehingga, anggaran untuk menuntaskan klaim tersebut, dilakukan pada APBD perubahan 2021.

Pihaknya juga telah membuat tim terpadu terkait data untuk melakukan verifikasi dan validasi klaim Bansos Nakes agar menghasilkan data yang akurat.

Sebab, berdasarkan hasil rapat TAPD beberapa waktu, meskipun ratusan ribu jiwa yang ditanggung pemerintah pusat dan sekitar 900 ribu jiwa dibebankan kepada daerah, masih saja ditemukan warga menggunakan SKTM lagi untuk berobat.

Sementara, hampir seluruh penduduk di Parigi Moutong telah akomodir, baik melalui mandiri, dan pegawai.

Baca juga: Korupsi 14,5 Miliar Rupiah Bansos Covid 19, Mensos Juliari Jadi Tersangka

“Alhamdulilah, program Bansos masyarakat prasejahtera tetap berjalan. Termasuk beberapa item disampaikan Ketua DPRD, soal masyarakat melapor ke beliau dan terakomodir,” ujarnya.

Harapannya, proses pembahasan klaim Bansos itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi perubahan serta pemotongan anggaran lagi.

Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Bansos Covid 19 Kemensos

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo meminta Pemda menyelesaikan klaim Bansos Nakes di tahun 2020.

“Kalau berbicara soal pelayanan kesehatan, otomatis salah satunya adalah tenaga kesehatan kan? Makanya, kalau tenaga kesehatan haknya tidak dibayarkan, akan berdampak dan berimbas pada pelayanan. Seperti Bansos bagi masyarakat prasejahtera di Parigi Moutong tahun 2020 kemarin,” tutup Feri.

Baca juga: Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS

Laporan: Novita Ramadhani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post