Pansus DPRD Parimo Bahas LPJ APBD 2018

1
238
Pansus DPRD Parimo Bahas LPJ APBD 2018
Rapat Pansus DPRD Parimo Bersama TAPD Tahun 2019 (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.com- Pansus DPRD rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parimo, Provinsi Sulteng, Tahun 2018.

Dari pantauan gemasulawesi.com, di ruang rapat DPRD Parimo, Senin, 20 Mei 2019, nampak rapat Pansus DPRD dipimpin langsung Ketua Pansus, I Made Yastina.

“Kami mengundang TAPD Parimo, untuk dimintai jawabannya secara detail mengenai pelaksanaan anggaran daerah Tahun 2018,” tutur I Made Yastina.

Sebelumnya, kami telah mengundang Kepala BKAD, Bappelitbangda dan unsur pimpinan TAPD lainnya agar hadir karena dianggap mampu secara rinci menjawab pertanyaan dari sejumlah Anleg DPRD Parimo.

Namun, nampak hadir hanyalah perwakilan Kepala Bidang Keuangan BPKAD dan Sekretaris Bappelitbangda Parimo beserta staf.

Akhirnya, rapat tetap dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab dengan perwakilan yang sempat hadir dalam rapat.

“Kami mempersoalkan, tentang pendapatan daerah Parimo secara umum tidak mencapai target,” ungkapnya.

Kemudian, Alfred Tongiro Anleg DPRD Parimo, juga menanyakan penyebab selisih yang jauh antara realisasi belanja dengan pendapatan Parimo Tahun 2018.

Diketahui, sebelumnya rapat paripurna DPRD Parimo Kritisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 yang disampaikan Pemda.

Kepala Bidang Keuangan BPKAD Parimo, Darwis, menjawab pertanyaan sejumlah Anleg DPRD Parimo, mengatakan, penyumbang terbesar tidak tercapainya realisasi pendapatan berasal dari sektor pelayanan BUD.

“Sektor pelayanan BUD diantaranya, Rumah Sakit Anuntaloko realisasi pendapatannya berkurang senilai kurang lebih Tujuh Miliar Rupiah dari target semula,” jelasnya.

Berikutnya, penyebab lainnya berupa selisih pencapaian penerimaan dana BOS dari Pusat dari target semula.

Sementara itu, Arif Alkatiri Sekretaris Pansus DPRD Parimo, mengatakan selisih realisasi pendapatan dengan estimasi awal pendapatan daerah, akan sangat membahayakan keuangan daerah Parimo.

Pasalnya, realisasi pelaksanaan anggaran dibuat berdasarkan estimasi awal pendapatan daerah Parimo.

Tetapi kemudian, pendapatan daerah menurun, dan berdampak pada belanja anggaran, lalu berefek defisitnya APBD Parimo.

Seakan tidak mampu menjawab pertanyaan dari Anleg DPRD Parimo, rapat dilanjutkan esok hari, dengan meminta jawaban rinci unsur pimpinan TAPD beserta OPD terkait.

Baca juga: DPRD Parimo Kritisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Laporan: Kautsar

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan