Layangkan Surat, Pansus Minta Laporan Realisasi Anggaran Covid-19 Parimo

  • Whatsapp
Layangkan Surat, Pansus Minta Laporan Realisasi Anggaran Covid-19 Parigi Moutong Parimo Sulawesi Tengah Sulteng
Ketua Pansus Covid-19 Parimo, Sutoyo.

Berita parigi moutong, gemasulawesiMinta realisasi penggunaan dana, Pansus covid-19 DPRD Parigi moutong Parimo Sulawesi Tengah (Sulteng) melayangkan surat kedua kepada gugus tugas penanganan virus corona.

“Kami mengajukan surat kedua, karena surat pertama soal permintaan kejelasan penggunaan anggaran covid-19 tidak digubris,” ungkap Ketua Pansus Covid-19 DPRD Parimo, Sutoyo di ruang kerjanya, Senin 29 Juni 2020.

Bacaan Lainnya

Ia melanjutkan, pihaknya fokus pada penggunaan anggaran covid-19 senilai Rp 2,5 Miliar yang telah digunakan.

Sekecil apapun penggunaan anggaran covid-19 kata dia, mesti jelas peruntukkannya dan transparan kepada publik.

Apalagi, anggaran itu sejatinya untuk kepentingan warga luas di Parimo dalam menghadapi pandemi covid-19.

“DPRD Parimo selaku fungsi pengawasan, sudah selayaknya menjalankan aspirasi dan suara warga,” tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan kembali bersabar menunggu gugus tugas penanganan covid-19, untuk segera melaporkan realisasi penggunaan anggarannya.

Suratnya lanjut dia, sudah ditandatangani langsung Ketua DPRD Parimo. Pansus akan menunggu laporan itu selama satu minggu ini.

Sebelumnya, DPRD pertanyakan realisasi penggunaan anggaran penanganan virus corona di Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Sudah sejauh mana, hingga saat ini bagaimana realisasi anggaran penanganan virus corona di Parigi Moutong,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto Tongani, di Kantor DPRD Parigi Moutong, Senin 29 Juni 2020.

Ia mengatakan, anggaran penanganan virus corona di Parigi Moutong yang telah disahkan DPRD sebesar Rp26 miliar. Ternyata, hingga saat ini belum ada realisasinya dari Pemda Parigi Moutong Sulteng.

DPRD Parigi Moutong Sulteng resah akan hal itu. Sehingga, membentuk Pansus anggaran penanganan virus corona.

Pansus covid-19 dibentuk, karena adanya kekhawatiran anggaran penanganan virus corona akan tidak sesuai dengan peruntukkannnya alias jadi bahan bancakan.

“Saya bingung dengan sikap pemda yang hingga saat ini belum juga merealisasikan anggaran corona,” jelasnya.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan, mengawal penggunaan anggaran 26 miliar Rupiah itu.

Makanya, DPRD bentuk Pansus covid-19 sebagai pengawas teknis langsung. Bisa lebih mendalam mengontrol kinerja Pemda terkait anggaran corona.

Pansus akan melakukan pengawasan penuh terhadap implementasi penggunaan anggaran khusus virus corona.

“Pansus covid-19 DPRD Parimo bekerja secara teknis, melakukan pengawasan sesuai amanat SKB menteri jelas, bahwa pengawasan itu dilakukan oleh APIP, BPK dan DPRD,” tegasnya.

Terkait penggunanaan anggaran pihaknya dengan tegas mengingatkan agar jangan main-main dengan anggaran virus corona.

Ia mengungkapkan bahwa seluruh pihak di daerah yang berkaitan dengan dana covid semuanya dalam pemantauan.

“Kita semua ini dalam pemantauan, mau digunakan kemana anggaran ini,” kata dia.

Ia meminta Pansus segera mengundang Pemda melalui tim gugus covid 19 atau Dinas kesehatan (Dinkes) sebagai lini sektor penanganan pencegahan virus corona.

“Makanya, Pansus akan diundang. Nanti akan ketahuan, apakah terkendala anggaran atau tidak,” jelasnya.

Diketahui, penggunaan APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi virus corona antara lain untuk penanganan kesehatan, penyediaan sarana prasarana kesehatan, pemeriksaan laboratorium bagi warga yang berpotensi terjangkit virus corona (rapid test) kurang lebih sebesar Rp10 miliar.

Kemudian, penanganan dampak ekonomi, penyediaan social safety net atau jaringan pengamanan sosial, belanja tidak terduga yang jumlah totalnya kurang lebih Rp16 miliar.

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.