Dinkes Palu Anggap PSBB Bukan Opsi Redam Covid 19

Dinkes Palu Anggap PSBB Bukan Opsi Redam Covid 19
Foto: Kunjungan Wakil Walikota Palu kunjungi pos perbatasan covid 19.
Jangan Lupa Share

Berita kota palu, gemasulawesi– Dinkes Kota Palu beranggapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, bukan merupakan opsi meredam penularan covid 19 saat ini.

“Masih banyak yang perlu dipertimbangkan untuk menerapkan opsi PSBB redam covid 19,” ungkap Kepala Dinkes Kota Palu dr Huzaema, di Kota Palu, Sabtu 2 Januari 2021.

Menurutnya, penerapan PSBB perlu memperhatikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Walaupun angka kasus Covid 19 di Kota Palu terbilang sangat tinggi, namun PSBB yang merupakan salah satu cara dalam memutus rantai penyebaran Covid 19 belum dapat diterapkan di Kota Palu.

Baca juga: Positif Corona Sulawesi Tengah Terus Bertambah Bagaimana Menyikapinya?

“Pemkot Palu akan melihat opsi ini serta dampak efek domino kepada masyarakat terutama kalangan rakyat kecil,” jelasnya.

Pasalnya, dampaknya akan sangat luas. Jadi perlu pemikiran dan pertimbangan matang. Serta melihat dari berbagai sudut.

Ia memperkirakan penerapan PSBB membutuhkan anggaran yang besar. Diperlukan setidaknya dana 100 miliar rupiah untuk relokasi.

“Menjadi pertanyaan, apakah Pemkot Palu memiliki anggaran sebesar itu,” tuturnya.

Baca juga: PSBB Jilid 2 Buol Sulteng, Berlaku Hingga 10 Juni 2020

Tentunya, anggaran sebesar itu perlu perencanaan terlebih dahulu, sebelum penerapan PSBB di Kota Palu.

Perlu diingat, kondisi perekonomian masyarakat dibatasi pada saat PSBB. Termasuk pengetatan akses transportasi Bus, pelabuhan dan pesawat. Serta, akses perekonomian seperti pasar, kios, cafe, hotel, tempat wisata dan warung.

“Terkait kebijakan PSBB, itu menjadi kewenangan Walikota,” tegasnya.

Daerah Pernah Terapkan PSBB

Sebagian daerah pernah menerapan PSBB untuk memutus rantai penularan Covid 19 di Indonesia.

Penerapan PSBB tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada akhir Maret lalu.

Penerapan PSBB diajukan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dan harus mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga bisa berasal dari permintaan tim gugus tugas.

Baca juga: Akankah Kota Palu dan Donggala Terapkan PSBB?

PSBB tingkat Provinsi

  • Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah pertama yang menerapkan PSBB. PSBB diterapkan di Ibu Kota pertama kali pada 10 April. Kebijakan pembatasan ini telah diperpanjang 3 kali.

PSBB dilakukan dengan sejumlah ketentuan yang mengatur soal aktivitas sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya serta moda transportasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian memutuskan untuk memperpanjang PSBB di Jakarta untuk keempat kalinya dengan beberapa pelonggaran yang disebut sebagai masa transisi selama bulan Juni.

Pada masa PSBB transisi ini dilakukan perluasan pada kegiatan sosial-ekonomi produktif, seperti restoran dan perkantoran boleh beroperasi kembali mulai 8 Juni,  pusat perbelanjaan dan mal boleh beroperasi mulai 15 Juni.

Masa transisi dirancang dengan dua fase: Fase I dan Fase II. Setiap Fase berlaku satu bulan, dan bisa diperpanjang sesuai hasil pemantauan kondisi pengendalian wabah Covid 19.

  • Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat menerapkan PSBB tahap pertama pada 22 April sampai 5 Mei lalu.

Kemudian PSBB diperpanjang hingga 29 Mei, dan kini diperpanjang lagi hingga 7 Juni. Setelah selesai hari ini, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno memutuskan tak memperpanjang PSBB.

Irwan menerapkan new normal di seluruh wilayah kota/kabupaten di Sumbar, kecuali Kota Padang dan Kabupaten Mentawai mulai 8 Juni. Kota Padang dan Kabupaten Mentawai kini ditetapkan PSBB transisi per 8 Juni.

  • Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proporsional untuk dua wilayah.

PSBB di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) pernah diperpanjang hingga selama 28 hari. Terhitung dari 5 Juni hingga 2 Juli 2020. Sedangkan di luar wilayah tersebut PSBB akan berlaku hingga 12 Juni 2020.

  • Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo pernah memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk tahap ketiga. PSBB tahap ketiga ini berlangsung hingga 14 Juni 2020.

  • Kabupaten Buol Sulteng

Sementara PSBB untuk wilayah Sulteng pernah dilakukan Kabupaten Buol. Pelaksanaannya mulai sejak 12 Mei hingga 10 Juni 2020.

Baca juga: Buol Sulawesi Tengah Usul Berlakukan PSBB ke Kemenkes

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post