Raih Opini WTP Tujuh Kali, Sulteng Toreh Sejarah

waktu baca 5 menit
Illustrasi Opini WTP dari BPK RI

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Provinsi Sulteng kembali raih opini Wajar tanpa pengecualian atau WTP. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

“Opini WTP Pemprov pertahankan predikat 2014-2019 berturut-turut. Dan pertama kali tahun 2012,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, di Palu, beberapa waktu lalu.

Diketahui, jika laporan keuangan mendapat opini WTP, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan atau pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Dan jika ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Baca juga: Sertifikat Pendidik Menjadi Syarat Pendaftaran CPNS Formasi Guru

“Ini sebagai bukti nyata atas pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas,” sebutnya.

Menurutnya, mempertahankan predikat WTP harus didukung dengan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.

Termasuk kata dia, sinergitas seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing daerah.

Ia mengatakan, WTP merupakan opini tertinggi atas laporan keuangan daerah yang dinilai transparan serta akuntabel.

Baca juga: Kota Palu Raih Predikat WTP dari BPK

13 Daerah di Sulteng Raih Opini WTP

Torehan sejarah, seluruh Pemda di Sulteng meraih opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemberian WTP itu diberikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng Irfa Ampri, Ph.D di gedung Pogombo, Kamis 12 November 2020.

“Pertama kalinya, seluruh LKPD Pemda se Sulawesi Tengah raih WTP,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulteng mewanti-wanti agar semua pemangku kepentingan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel.

Baca juga: Lagi, Parigi Moutong Raih Opini WTP

“Pandemi Covid-19 masih berlangsung. Jadi, tetap bekerja dan waspada,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Irfa Ampri mengatakan, jumlah Pemda peraih opini WTP tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode lalu.

Dari data kementerian keuangan, 486 dari 542 atau setara 89,7 persen Pemda meraih opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPD TA 2019. Yang meliputi 34 pemprov, 87 pemkot dan 365 pemkab se Indonesia.

Bila dibandingkan tahun 2018, keberhasilan pemda yang meraih opini WTP atas LKPD 2019 meningkat 7.9 persen.

Ia pun mengharap prestasi yang sudah ditorehkan dapat terus dipertahankan dan Sulteng dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bagi Pemda lainnya.

Baca juga: Parimo WTP Jadi Target DPKAD

Parimo Raih Opini WTP Kali Kedua

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) berhasil mempertahankan opini WTP kali kedua dari BPK Perwakilan Sulteng.

“Semua instansi di lingkup Pemda Parigi Moutong memiliki kewajiban mempertahankan opini WTP. Sebab penilaian ini adalah representasi dari kinerja pengelolaan keuangan daerah,” tutur Wabub Parimo, Badrun Nggai usai menerima penghargaan opini WTP di Sekretariat Pemprov Sulteng.

Ia mengatakan, LKPD Tahun 2019 Parimo kembali menyandang predikat WTP setelah 2018 juga meraihnya.

“Insya Allah ke depan kita upayakan bisa meraih predikat ini untuk ketiga kali. Kita jangan hanyut dalam kegembiraan, pada intinya kita harus bekerja mengoptimalkan administrasi pengelolaan dan sistem pelaporan keuangan,” jelasnya.

Baca juga: BPK Periksa Belanja Dana Penanggulangan Covid-19 Kota Palu

Sementara itu, Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto mengatakan, prestasi memuaskan yang diberikan BPK merupakan hal istimewa.

Namun, prestasi ini harus menjadi dasar bahan evaluasi terhadap LHP untuk ditindaklanjuti.

“Kita juga perlu melihat ke dalam hasil pemeriksaan BPK, pasti ada tindak lanjut dari LHP itu,” tegasnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tata Kelola Keuangan Negara Jadi Lebih Baik

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan, dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka kerugian dapat dipulihkan atau dicegah. Serta, penerimaan negara dapat ditingkatkan.

Ketua BPK menyatakan dalam IHPS I Tahun 2020, BPK memberikan 21.425 rekomendasi hasil pemeriksaan pada semester I tahun 2020.

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut diharapkan membuat pengendalian intern yang dilakukan pemerintah semakin efektif, serta program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien.

Di samping itu, Ketua BPK menjelaskan, melalui tindak lanjut rekomendasi,kerugian dapat dipulihkan/dicegah serta penerimaan negara dapat ditingkatkan.

“Dengan demikian, perbaikan tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara,” urainya.

Ia menyampaiakan, dalam IHPS I Tahun 2020 itu, BPK mengungkapkan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun.

Permasalahan-permasalahan itu meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun.

Serta, 152 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.

Indikator Penentu Raih Predikat WTP

Sekretaris Jenderal BPK RI Bahtiar Arif menjelaskan sejumlah indikator dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) maupun badan usaha dengan tujuan tertentu.

“Mereka menyusun sebagai standar, mana yg disebut kas, penyediaan, aset tetap, penerimaan, dan lain-lain. BPK kemudian menilai sesuai standar tadi,” sebutnya.

Dia menuturkan, indikator laporan keuangan hingga membentuk sebuah opini berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang disusun Komite Standar Akuntansi, yang ditetapkan Presiden setelah mendapat pertimbangan BPK.

Ia mengatakan, setidaknya ada empat indikator yang menjadi faktor penentu (K/L) mendapat predikat WTP.

Indikator pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator itu.

Indikator kedua opini WTP, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Contohnya, dalam laporan keuangan disebutkan sebuah kementerian memiliki kas Rp 1 miliar.

Kemudian kementerian terkait mesti menjelaskan penempatan dana untuk kas itu.

Catatan penjelasan harus cukup, penjelasannya memadai. Jadi, indikator kedua, kecukupan pengungkapan.

Indikator ketiga opini WTP, BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari kementerian terkait.

Sebab, penyusunan laporan keuangan perlu menyusun tim yang mampu mengamankan aset-aset pemerintahan.

Ia menuturkan, dibutuhkan orang yang berbeda untuk menganggarkan, melaksanaan, membukukan, dan sebagainya agar meminimalisir terjadinya kecurangan.

“Jadi fungsinya harus dipisahkan. Ini dicek BPK, ada tidak sistem pengendalian internal seperti itu. Jadi indikator ketiganya adalah keefektifan sistem pengendalian internal,” terang Bahtiar.

Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Misalnya, membangun gedung dan ada pengeluaran uang, namun gedungnya tidak ada. Berarti, ada penyimpangan. Sehingga, tidak mungkin dapat WTP.

“Jadi, harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” tutupnya.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD, Pemda Lapor Penggunaan APBD Parimo 2019

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.