Muzakir Tuding Kebijakan Bupati Parimo Rawan Korupsi

0
232

Parimo, gemasulawesi.com- Muzakir tuding buntut dari dua kebijakan ‘aneh’ Bupati Parimo, kondisi APBD Parimo tahun 2018 dan 2019, dianggap rawan korupsi.

Hal tersebut disampaikan seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Parimo, Muzakir Laginda kepada gemasulawesi.com disela kesibukannya, Jumat pekan kemarin.

“Aneh, kebijakan Bupati membentuk relawan Parimo untuk bantu korban Pasigala, dan membuka kantor pelayanan di Kecamatan Tinombo,” ujarnya.

Dia mengatakan, sepintas tidak ada yang janggal dengan kebijakan pembentukan relawan Parimo karena misi kemanusiaannya.

Namun, kejanggalan muncul menyusul mencuatnya kabar tentang pembebanan bagi seluruh OPD agar dapat menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dapur umum.

“Masing-masing OPD diminta siapkan anggaran secara bergantian, memenuhi persediaan dapur umum untuk menyediakan ribuan nasi bungkus,” terangnya.

Lanjut dia, anggaran yang disiapkan OPD bervariasi, jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah, sehingga keluhan sejumlah oknum Kepala OPD terdengar.

Menurutnya, kebijakan itu jelas dituruti Kepala OPD yang takut kehilangan jabatannya, meski melegalkan segala cara menggunakan APBD tidak sesuai peruntukannya.

“Masih bagus kalau pakai APBD dapat diganti, kalau tidak bagaimana, apa lagi tidak masuk dalam anggaran kegiatan tiap OPD, LPJ fiktif besar kemungkinan dilakukan,” ungkapnya.

Sebelumnya media ini mengabarkan, kegiatan sejumlah OPD Parimo bertajuk Relawan Parimo untuk Pasigala tersebut, ternyata tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Sukri Sinyalir Potensi Korupsi Pembukaan Kantor Perwakilan Tinombo

Kemudian, Sukri Tjakunu, seorang pegiat anti korupsi Kabupaten Parimo, mensinyalir adanya potensi korupsi kebijakan pembukaan kantor perwakilan di Kecamatan Tinombo.

Jabatan Bupati sebagai kontrol penggunaan anggaran kata dia, seakan dijadikan kekuatan Samsurizal Tombolotutu.

“Saya ikuti perkembangan media, DPRD pun pertanyakan dasar dari kebijakan Bupati tersebut,” terangnya.

Ia mengatakan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parimo, merasa tidak pernah melakukan pembahasan dengan seluruh OPD terkait pembukaan kantor perwakilan.

Hal ini juga lanjut dia, dipertanyakan anggota DPRD saat pembahasan RPJMD Kabupaten Parimo tahun 2019-2023.

“Saya baca dimedia, nah kalau tidak ada anggaran APBD 2019 disiapkan kemudian tidak masuk dalam RPJMD Kabupaten Parimo lima tahun kedepan, terus tujuannya apa,” ungkapnya bernada heran.

Dia menuturkan, walaupun bertujuan mendekatkan pelayanan diwilayah utara Kabupaten Parimo, idealnya dibahas bersama DPRD untuk menyediakan anggarannya pada APBD.

Ia menambahkan, semenjak kebijakan tersebut diterapkan, Bupati Parimo seakan melupakan pusat pemerintahan berjalan saat ini.

“Kalau Bupati Donggala dulu, memberikan SK kepada salah satu pejabat daerah, yang bertugas sebagai pejabat pembantu Bupati di Parigi, bukan Bupatinya Donggala langsung yang tinggal disini,” tandasnya.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun media ini, diketahui W.M Borman dan Markus Tumangke, pernah mengisi jabatan pembantu Bupati Donggala di Kecamatan Parigi.

Baca juga: DPRD Parimo Sarankan Pemda Hemat Anggaran Rutin

Laporan: Daniel

Tinggalkan Balasan