Murni Delik Pers, PWI Sulteng Minta Hentikan Kasus Gencar Djarot

0
321
Murni Delik Pers, PWI Sulteng Minta Hentikan Kasus Gencar Djarot
Ketua PWI Sulteng, Mahmud Matagara (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.com- Murni delik pers, PWI Cabang Sulteng meminta Kasus yang disangkakan pihak Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Parimo kepada wartawan media KoranIndigo.Online, dihentikan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Sulawesi tengah (Sulteng), Mahmud Matagara, saat ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya, Rabu, 17 Juli 2019.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil telaah terkait kasus yang dijerat kepada wartawan KoranIndigo.online, merupakan murni delik pers.

“Saya telah bertemu dengan bersangkutan dan mendengar penjelasannya. Menurut saya, kasus ini lebih berat pada delik pers. Sehingga, dalam penanganannya mestinya merujuk pada UU nomor 40 tahun 1999,” ujarnya.

Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers kata dia, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Yang kemerdekaannya dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Selain itu lanjut dia, merujuk pada nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri. Salah satu isi kesepakatan menjelaskan koordinasi dibidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

“Seharusnya, pihak penyidik tidak mengesampingkan hal ini. Dalam nota kesepahaman tersebut sangat jelas menyebutkan adanya koordinasi antar Dewan Pers dengan Polri. Untuk menyimpulkan sebuah perbuatan apakah murni tindak pidana atau pelangaran kode etik,” jelasnya.

Mahmud juga menyayangkan langkah yang diambil bekas direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlaela Harate, yang nota bene pejabat publik mengabaikan UU nomor 40 tahun 1999.

Padahal sebagai bagian dari empat pilar Negara demokrasi tutur Ketua PWI Sulteng, pers mempunyai andil dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Inikan negara demokrasi, empat pilar yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Pers harusnya saling bahu membahu dalam membangun negeri ini,” terangnya.

PWI Sulteng Imbau Polri Sosialisasi Nota Kesepahaman Polri dengan Dewan Pers

Ketua PWI Sulteng mengimbau, agar pihak Polri khususnya wilayah Sulawesi Tengah, dapat melakukan sosialisasi tentang nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers yang ditandatangani Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian tahun 2017.

Sebelumnya PWI Sulteng mengetahui, setelah dilakukan dua pemeriksaan atas laporan bekas Direktur BLUD RSUD Anuntaloko, Nurlaela Harate. Pada tanggal 25 Juni 2019, Gencar Djarot ditetapkan sebagai tersangka oleh Sat Reskrim Parimo.

Gencar Djarot disangkakan dengan dugaan pelanggaran Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Hal ini juga menjadi perhatian PWI Sulteng dan sejumlah media di seluruh Indonesia. Sementara itu, berdasarkan surat berkop Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Parigi Moutong. Bernomor B/142/VI/2019/ Reskrim, prihal pemberitahuan penetapan status tersangka.

Dari bukti permulaan dan keterangan saksi menurut Surat Penetapan tersangka dari Polres Parimo, Gencar Djarot disebut terbukti telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Dengan cara menulis status di media sosial facebook dan media cetak online KoranIndigo.online.***

Baca juga: Dugaan Kriminalisasi Wartawan Parimo, SMSI Dan LBH Sulteng Beri Advokasi

Rilis: SMSI

Tinggalkan Balasan