Meski Ada SKB, Revisi UU ITE Tetap Dilakukan

Meski Ada SKB, Revisi UU ITE Tetap Dilakukan
Foto: Revisi UU ITE.
Jangan Lupa Share

Berita nasional, gemasulawesi– Meski ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE, pemerintah tetap akan melakukan revisi. Dibuktikan dengan telah disepakatinya perbaikan dari dua sub Tim Pengkaji.

“Satu tim merekomendasikan terkait pedoman implementasi yang kemarin ditandatangani, kemudian yang satu merekomendasikan untuk dilakukan revisi. Nah revisi tentunya ada norma baru yang coba kami masukkan,” ungkap Ketua Tim Pelaksana Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Sugeng Purnomo melalui konferensi pers daring pada Kamis, 24 Juni 2021.

SKB Pedoman Implementasi UU ITE ini bukan untuk membuat norma hukum baru, melainkan untuk memperjelas norma sudah diatur dalam undang-undang.

“Norma barunya tentu kami coba masukkan ke saran revisi UU UTE. Ini hal maksimal yang bisa kami lakukan,” sebutnya.

Baca juga: SKB Pedoman UU ITE Terbit, Berikut Isinya

Kemudian, SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE ini sudah diteken Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 23 Juni 2021.

Penekenan SKB itu juga disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md di kantornya, Jakarta Pusat.

Mahfud MD menyatakan, pedoman ini dibuat sebagai respon atas keluhan warga UU ITE kerap makan korban, karena dinilai mengandung pasal karet dan menimbulkan kriminalisasi, termasuk diskriminasi.

Mahfud berharap, dengan adanya pedoman ini, penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Enggan Jelaskan Perkara PPN Sembako

Kini, Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Kementerian Informasi dan Teknologi tengah menyusun buku saku berisi SKB Pedoman Implementasi UU ITE itu.

Buku saku itu nantinya bakal dibagikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung dalam rangka sosialisasi.

“Saat ini, fokus bersama tim dari Kominfo, mempersiapkan buku saku untuk kami sebarkan. SKB UU ITE dimasukkan ke dalam buku saku supaya lebih mudah dibawa, dibaca dan dipelajari aparat,” tutupnya. (***)

Baca juga: Menko Polhukam Akan Revisi Pasal Karet UU ITE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post