Beranda Nasional Ekonomi Mengapa Disperindag Mengaku Sulit Kontrol Harga Kelapa?

Mengapa Disperindag Mengaku Sulit Kontrol Harga Kelapa?

Parimo, gemasulawesi.com– Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Parigi moutong (Parimo) mengaku agak sulit mengontrol harga kelapa dan kopra mengapa demikian?

Berbeda dengan harga bahan pokok yang memang harganya dipasaran masih dalam pengawasan Disperindag.

“Untuk kelapa dan kopra, berlaku hukum dagang didalamnya. Dimana pasarannya, telah diatur harga berdasarkan hukum ekonomi,” terang Kadisperindag Parimo, Amir Syarifuddin Senin, 12 Agustus 2019.

Walaupun demikian, pihak Disperindag tetap memperhatikan imbas terhadap petani dari persoalan anjloknya harga kopra dipasaran.

Ia menyarankan, pihak petani kelapa mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak di wilayahnya masing-masing.

“Persoalan mendasar dikalangan petani kelapa adalah, ketergantungan mereka terhadap tengkulak. Meminjam modal kepada mereka itu bukan solusi. Sebaliknya, menimbulkan masalah baru,” tuturnya.

Berdasarkan hasil pantauan pihak Disperindag pada sejumlah wilayah pemasok kelapa, banyak petani terjebak dengan aturan tengkulak. Sehingga tidak bisa memaksimalkan harga dan mendapatkan keuntungan signifikan dari hasil jual beli kelapa maupun kopra miliknya.

“Mungkin koperasi adalah salah satu solusi tepat mengatasi aktifitas para tengkulak itu. Petani kelapa juga sebaiknya memiliki persatuan resmi sehingga bisa bersepakat menyeragamkan harga jual,” sarannya.

Jika petani kelapa kata dia, memiliki organisasi perkumpulan sendiri. Tentu akan mempermudah mengawasi harga pasar.

Ia berharap, jika terbentuk organisasi atau perkumpulan petani kelapa kedepannya maka akan lebih mudah membuka ruang diskusi dengan pemerintah daerah.

“Kita bisa mendiskusikan banyak hal. Seperti persoalan menjaga stabilitas harga,” pungkasnya.

Baca Juga: Harga Kopra Terjun Bebas, Petani Kelapa Menjerit

Laporan: Muhammad Irfan

Tinggalkan Balasan

Must Read

Masih Dibawah Standar Kebutuhan Hidup Layak, Upah Minimum Sulawesi Barat Disorot

Sulbar, gemasulawesi.com- Upah minimum Sulawesi Barat (Sulbar) disorot Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) lantaran masih dibawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sejak tahun 2015, kondisi upah minimum...

Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Mepanga Parigi Moutong

Parimo, gemasulawesi.com- Gempa guncang Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Magnitudo 3,4. Persisnya terletak di Kecamatan Mepanga. BMKG menyebutkan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG...

Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Poso, Berpotensi Seret Nama Lain

Palu, gemasulawesi.com- Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Alat kesehatan (Alkes), di Kabupaten Poso Sulawesi tengah (Sulteng), berpotensi menyeret bebeberapa nama lain. Pasca Kejaksaan tinggi (Kajati)...

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Naik 8,51 Persen

Parimo, gemasulawesi.com- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng) Tahun 2020 naik menjadi 8,51 persen. Ketentuan Kemnaker terkait kenaikan Upah...

Ini Empat Formasi Penerimaan CPNS 2019 Dengan Kuota Terbanyak

Parimo, gemasulawesi.com- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merilis formasi penerimaan serta pengumuman CPNS yang akan dilaksanakan minggu ke empat Oktober...