Lantik Pengurus Parpol Jadi Komisioner, KPU Provinsi Sulteng Tabrak PKPU
Dokumen bukti keterlibatan THR dalam pengurus Parpol telah melalui proses verifikasi Faktual dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

KupasTuntas (KuTu): Pengurus Parpol Jadi Komisioner? (I) 

Setelah Tim seleksi (Timsel) KPUD Parigi moutong mendapatkan sorotan. Giliran KPU Provinsi Sulteng yang tabrak aturan akibat telah melantik komisioner yang diduga adalah pengurus Partai politik (Parpol) di Kabupaten Parimo.

KuTu, gemasulawesi.com- Diketahui berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada BAB II Pasal 5 poin (i) disebutkan telah mengundurkan diri dari pengurusan partai paling singkat lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Sayangnya terkait persoalan tersebut salah seorang komisioner KPU Provinsi Sulteng Sahran Raden yang coba dikonfirmasi media ini sama sekali belum memberikan tanggapannya.

Sementara Ketua KPU Provinsi Sulteng, Tanwir Lamaming yang berhasil terhubung melalui pesan SMS dan Whats app mengaku heran dengan lolosnya salah seorang komisioner KPU Parimo.

“Saya heran, kenapa yang bersangkutan bisa lolos dari seleksi sebagai KPU Parimo. Jika memang menjadi pengurus Parpol hingga sekarang atau belum melewati masa lima tahun dari kepengurusan Parpol,” ungkapnya.
Dokumen bukti NIK terlampir sesuai dengan NIK milik salah seorang anggota Komisioner KPU Parimo (foto ist)
Sementara itu, Abd Haris Lasimpara mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Parimo saat dikonfirmasi media ini mengaku tidak lagi memegang dokumen dalam bentuk SK. Ia beralasan, sejak terjadinya pengantian Ketua di tahun 2017, semua dokumen telah diambil alih oleh pengurus baru dibawah kepemimpinan Nur Dg Rahmatu.
“Nanti cek saja ke pengurus baru, saya tidak memegang lagi SK atau dokumen terkait persoalan partai,” elaknya.

Baca diberita sebelumnya berjudul blunder Timsel KPU Parimo, Loloskan Pengurus Parpol di link ini: https://wp.me/paCW26-d6

Ditelusuri lebih dalam lagi terkait benarkah nama THR yang dimaksud oleh SK tersebut adalah salah seorang anggota komisioner KPU Parimo. Gemasulawesi.com mendapatkan fakta jika NIK KTP milik THR cocok dengan NIK yang ada pada file verifikasi faktual anggota Partai Demokrat dan berstatus Memenuhi Syarat (MS).

Namun demikian, menurut Ketua KPU Provinsi, Tanwir Lamaming kepada gemasulawesi.com beberapa waktu lalu pihaknya sudah meminta klarifikasi terhadap THR dan dia mengakui pernah jadi pengurus tapi tahun 2009. “Biasanya Partai juga hanya main comot saja nama tanpa melakukan konfirmasi,” belanya. Sementara itu berdasarkan keterangan dari Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Parimo, Hi Suardi terkait pernyataan ketua KPU Provinsi Sulteng dugaan asal comot nama tanpa konfirmasi mengatakan pihaknya tidak pernah melakukan itu.

Menurut Hi Suardi, paska beredarnya isu dugaan pengurus DPC Demokrat Parimo menjadi komisioner dan adanya pernyataan dari THR terkait tidak pernah terlibat sejak tahun 2010. Dirinya langsung mengecek ke staf sekretariat. “Saya sudah mengecek dan menanyakan kenapa ada kejadian seperti itu. Menurut pihak staf sekretariat DPC Demokrat Parimo, hingga saat ini belum ada surat pernyataan mengundurkan diri dari THR sebagai pengurus. Sehingga saat di print out SK terbaru nama bersangkutan tetap terlampir,” ungkapnya.

Pada prinsipnya kata dia, dirinya selaku sekretaris tidak mengetahui banyak terkait persoalan administrasi SK karena semua telah diurus oleh staf sekretariat. Sehingga setiap ada persoalan terkait SK makanya dirinya langsung berkoordinasi dengan pihak sekretariat.

Dalam penelusuran gemasulawesi.com beredar informasi terkait adanya upaya dari pihak THR untuk membuat surat pengunduran diri. Mengindikasikan keterlibatan dalam partai Demokrat di tahun 2016-2017 semakin kuat

Laporan: Muhammad Irfan

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan