Kurang Ruangan, Siswa Belajar di Kantin Sekolah

0
102
ilustrasi ruang kelas baru (kupastuntas.co)
SHARE

Parigi, gemasulawesi.com- Sejumlah siswa SDN Inti Pelawa, Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah, terpaksa harus belajar di kantin sekolah karena kekurangan ruang kelas.

Hal tersebut dibenarkan kepala sekolah SDN Inti pelawa, Zam’ani, saat ditemui gemasulawesi.com, diruang kerjanya pekan kemarin. Ia mengatakan, selain kekurangan ruang kelas, sekolah tersebut juga masih belum memiliki ruang kantor bagi para guru.

“Untuk sementara kita jadikan sebagai ruang alternative kantin sekolah untuk tempat belajar siswa dan ruangan kelas kita gunakan sebagai ruangan kantor,” ujarnya.

Zam’ani, seakan memberi isyarat jika sekolah tersebut belum siap menerima kebijakan zonasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parimo, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu, mengingat jumlah siswanya yang masuk setiap tahunnya tidak diikuti dengan penambahan ruang kelas baru.

Ia mengungkapkan, siswa disekolah tersebut berjumlah 260 siswa dengan jumlah per ruangannya sekitar 20 orang, bahkan beberapa ruang kelas dipaksakan harus menampung lebih dari itu.

“Sesuai dengan sistem zonasi yang dikeluarkan pemeritah, kita tidak bisa menerima calon siswa yang tinggal di zona yang sudah dicover oleh sekolah lain begitu pula sebaliknya,” jelas.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengajukan penabahan ruang kelas baru, selain untuk memberikan kenyamanan kepada siswa saat menerima pelajaran, anggaran penambahan ruang kelas baru tersebut juga bertujuan untuk mendesign SDN Inti Pelawa menjadi sekolah yang hijau dan berwarna, di Kecamatan Parigi Tengah.

Diletahui, pembangunan Jamban disekolah tersebut, yang bersumber dari anggran dana DAK 2018, hingga kini belum juga selesai.

“Sebenarnya pekerjaan tersebut sudah selesai ditahun kemarin diakibatkan karna adanya gempa, sehingga dipastikan selesai pada bulan ini, (Febuari 2019), kita tidak bisa asal memainkan uang negara sekarang harus konek dari dinas keuangan,dinas kabupaten dan sesuai juknisnya harus mengikuti prosedur,” terangnya.

Laporan: Aqil Azizi


SHARE

Tinggalkan Balasan