Kriminalisasi Wartawan Parimo, Komnas HAM Sulteng Sebut Pelanggaran Serius

0
297
Kriminalisasi Wartawan Parimo, Komnas HAM Sulteng Sebut Pelanggaran Serius
Ketua Komda HAM Sulteng, Dedy Askari (Foto: Ist)

Parimo, gemasulawesi.com– Kriminalisasi wartawan Parimo, Komisi Hak Azasi Manusia (HAM) perwakilan Sulteng menilai sebagai kasus pelanggaran HAM serius.

Rilis pers Ketua Komda HAM Sulteng, Dedy Askari menyatakan maraknya kasus kriminalisasi pers belakangan ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Serta menghambat kehidupan demokrasi di Indonesia termasuk Sulawesi Tengah.

“Kekerasan terhadap pers, bukan hanya masalah hukum tapi juga merupakan sebuah Pelanggaran HAM serius. Mengingat dalam menjalankan profesinya, pers mendapat jaminan keamanan dan keselamatan. Kriminalisasi pers terjadi lantaran kurang dipahaminya penggunaan hukum terhadap pers,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, kriminalisasi pers dapat dikategorikan sebuah pelanggaran terhadap hak atas penyampaian informasi yang baik dan benar. Informasi dari sebuah peristiwa kepada khalayak luas. Apalagi jika kasus kriminalisasi kemudian diikuti dengan kekerasan fisik, maka itu bukan lagi sekedar masalah hukum.

Menurutnya, sengketa atau keberatan terhadap karya jurnalistik seharusnya diselesaikan menggunakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada organisasi jurnalis atau Dewan Pers.

Namun, dalam banyak kasus termasuk kriminalisasi terhadap Pers di Sulteng, hal tersebut tidak dilakukan. Pihak bersengketa justru melakukan pelaporan ke polisi dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik atau fitnah dalam KUHP. Kemudian, pada akhirnya berujung pada pemenjaraan atau hukuman badan terhadap wartawan.

“Padahal dengan UU Pers, kasus-kasus ini bukan kasus kriminal. Jika wartawan bersalah, hukumannya paling berat adalah denda kepada wartawan atau institusinya,” tegasnya.

Kriminalisasi wartawan Parimo salah satu dari beberapa kasus kriminalisasi wartawan di Indonesia

Dalam catatan Komnas HAM, ada beberapa kasus kriminalisasi terhadap wartawan yang terjadi di Indonesia diantaranya:

  1. Kriminalisasi The Jakarta Post, Pada 3 Juli 2014 harian The Jakarta Post menampilkankarikatur mengenai ISIS.
  2. Kriminalisasi Kontributor Metro TV, Kontributor Metro TV Makassar Upi Asmaradhana, dilaporkan ke polisi oleh Kapola Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sisno Adiwinoto. Upi dijadikan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan digugat sebesar Rp 10 miliar.
  3. Kriminalisasi Tujuh Media, Raymond Teddy, seorang tersangka kasus perjudian, menggugat secara perdata pemberitaan tujuh media. Diantaranya, harian Seputar Indonesia, RCTI, Suara Pembaruan,Kompas, Detik.com, Republika, dan Warta Kota.
  4. Kriminalisasi Radar Yogyakarta, 9 Desember 2007, mantan pemimpin umum Radar Yogyakarta Risang Bima Wijaya ditangkap paksa oleh aparat kepolisian.
  5. Kriminalisasi Tempo, 16 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang Harymurti dengan hukuman satu tahun penjara.
  6. Kriminalisasi Playboy Indonesia, 29 Juni 2006, polisi menetapkan pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada sebagai tersangka terkait kasus pornografi.
  7. Di Palu, Redaktur NP karena pemberitaan dilapor ke polda Sulteng, dibuol ada jurnalis yang diancam seorang Sekcam.
  8. Di Parimo Pimred indigo jadi tersangka karena pemberitaan terkait kinerja rumah sakit,dan masih banyak lainnya.

Diketahui, dugaan kriminalisasi terhadap wartawan online asal Parimo, Gencar Djarot (39) dilaporkan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Anuntaloko Parigi, Nurlela Harate ke Polres Parimo mulai menuai banyak sorotan. ***

Baca juga: PWI Sulteng Angkat Bicara Kasus Gencar Djarot Murni Delik Pers

Sumber: SMSI

Tinggalkan Balasan