Banner Disperindag 2021 (1365x260)

KPK: Bupati Probolinggo Diduga Patok Tarif Penjabat Kepala Desa Rp20 Juta

KPK: Bupati Probolinggo Diduga Patok Tarif Penjabat Kepala Desa Rp20 Juta
Foto: Alexander Marwata, KPK.

Gemasulawesi– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Probolinggo Puput Triana Sari dan suaminya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Hasan Aminuddin diduga mematok tarif jabatan penjabat kepala desa Rp20 juta ditambah upeti tanah kas desa Rp5 juta per hektare.

Hal itu diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa 31 Agustus 2021.

“Kronologi suap jabatan ini berawal dari diundurnya pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo 27 Desember 2021,” kata Alex.

Baca juga: Kasus Suap Jembatan Palu IV, Kejati Sulteng Periksa 53 Saksi

Dengan demikian, per 9 September 2021, ada 252 kepala desa akan selesai masa jabatannya.

Di sini lah terjadi kekosongan penjabat selama jeda pemilihan diundur itu. Situasi ini, kata Alex, membuat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo punya kesempatan menjadi penjabat kepala desa melalui pengusulan camat.

Alex menyebut nama penjabat kepala desa diusulkan camat harus mendapat persetujuan dari orang kepercayaan Puput, yaitu suaminya sendiri, Hasan Aminuddin namanya.

Persetujuan dari Hasan dibuat dalam bentuk paraf di atas nota dinas pengusulan nama calon penjabat kepala desa bersangkutan.

“Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan menyetorkan uang,” tambah Alex.

Di sinilah, katanya, Puput dan Hasan diduga mematok tarif untuk menjadi penjabat kepala desa sebesar Rp20 juta dan upeti sewa tanah kas desa dengan harga Rp5 juta per hektare.

Sejauh ini, KPK sudah mengamankan berbagai dokumen dan uang tunai Rp362.500.000, diduga sebagai barang bukti.

Dalam perkara suap Bupati Probolinggo ini, KPK menetapkan 22 orang termasuk Bupati Probolinggo dan suaminya menjadi tersangka suap.

Rinciannya, 18 orang tersangka pemberi suap jabatan kepala desa, sedangkan empat lainnya penerima suap.

Nama-nama pemberi suap:

– Sumarto (ASN)
– Ali Wafa (ASN)
– Mawardi (ASN)
– Mashudi (ASN)
– Maliha (ASN)
– Mohammad Bambang (ASN)
– Masruhen (ASN)
– Abdul Wafi (ASN)
– Kho’im (ASN)
– Ahkmad Saifullah (ASN)
– Jaelani (ASN)
– Uhar (ASN)
– Nurul Hadi (ASN)
– Nuruh Huda (ASN)
– Hasan (ASN)
– Sahir (ASN)
– Sugito (ASN)
– Samsuddin (ASN)

Baca juga: Vonis Penjara Juliari Batubara 12 Tahun, ICW: Patutnya Seumur Hidup

Nama-nama tersangka penerima suap:

– Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo)
– Hasan Aminuddin (Anggota DPR RI)
– Doddy Kurniawan (Camat Krejengan)
– Muhammad Ridwan (Camat Paiton)

Para pemberi suap akan disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

Sedangkan penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. (****)

Baca juga: Bupati Probolinggo dan Suaminya Bersama 8 ASN Kena OTT KPK

Sumber: detik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post