2Banner GIF 2021

Kejari Sebut Dugaan Korupsi Ketua PDI-P Parimo Masuki Tahap Pra Penuntutan

Kejari Sebut Dugaan Korupsi Ketua PDIP Parimo Masuki Tahap Pra Penuntutan Parigi Moutong Aset Dinas Kelautan
Foto: Press Rilis Kejari Parigi Moutong, Kasus Korupsi Koperasi Tasibuke Katuvu.

Berita parigi moutong, gemasulawesiKejaksaan negeri (Kejari) Parimo Provinsi Sulawesi Tengah, sebut dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ketua DPC PDIP Parigi Moutong sebagai tersangka masuki tahap pra penuntutan.

Tersangka dugaan kasus korupsi aset Dinas Kelautan 2020 yaitu Koperasi Tasibuke Katuvu Kabupaten Parigi Moutong, yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 2,1 Miliar memasuki babak baru.

Kali ini, Kejari Parigi Moutong kembali melakukan penetapan seorang tersangka baru berinisial MT. Maka, sudah tiga orang terseret dalam pusaran kasus penyimpangan aset 2020 yaitu Koperasi Tasibuke Katuvu.

MT merupakan pengurus Koperasi Tasibuke Katuvu dalam dugaan kasus korupsi yang sebelumnya telah menyeret mantan Kepala DKP berinisial HL dan Ketua DPC PDIP Parigi Moutong sekaligus Wakil Ketua II DPRD berinisial SS pada 23 September 2020 lalu.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Jadi Tersangka

“Saat ini penanganan dugaan kasus korupsi aset 2020 yaitu Koperasi Tasibuke Katuvu sudah memasuki tahap pra penuntutan, dimana penyidik sedang merampungkan berkas perkara tahap pertama atas perkara tersangka berinisial HL dan SS,” ungkap Kepala Kejari Parigi Moutong Muhammat Fahrorozi, saat press conference di Kejari Parigi Moutong, Kamis 12 November 2020.

Namun, penyidik tidak berhenti untuk melakukan pengembangan perkara dugaan korupsi yang dibuktikan dengan penetapan seorang tersangka baru berinisial MT yang merupakan pengurus Koperasi Tasibuke Katuvu.

“Penetapan tersangka berinisial MT ini berdasarkan surat penetapan Nomor B-1407/P.2.16/Fd.1/11/2020 tertanggal 10 November 2020. Sehingga total tersangka bertambah menjadi tiga orang,” jelas Muhammat Fahrorozi dalam konfrensi persnya, Kamis (12/11/2020).

Diberitakan sebelumnya, penetapan SS sebagai tersangka, karena yang bersangkutan sebagai pihak lain, yang dipandang layak mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Ketua DPC PDIP Parigi Moutong, SS yang juga sebagai Ketua Koperasi Tasibuke Katuvu itu, namanya ikut terseret dalam dugaan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian aset di DKP Parigi Moutong senilai Rp 2,1 Miliar lebih.

Baca juga: Muharram Nurdin Sebut Kasus Sugeng Terkesan Dipaksakan

Menurut Muhammat Fahrorozi, penanganan perkara yang berlangsung adalah murni dari pengungkapan fakta-fakta hukum tanpa ada atensi atau pesanan dari pihak luar Kejaksaan.

Selain itu, saat ini terdapat klaim kelompok-kelompok tertentu yang merasa turut andil dalam penanganan perkara itu.

Sehingga, Muhammat Fahrorozi menegaskan perkara itu tidak ada hubungannya dengan konstalasi politik.

Sejauh ini, Kejari Parigi Moutong juga belum menahan HL dan SS, karena penyidik masih perlu melakukan kajian hukum.

Baca juga: Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi BLT Desa Siniu Parimo

Ketua DPC PDIP Parigi Moutong Jadi Tersangka

Ketua DPC PDIP Parigi Moutong yang juga Wakil Ketua II DPRD Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi tersangka terkait perkara pengelolaan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo tahun 2012.

“Dalam perkembangan penyidikan, penyidik menemukan bukti yang cukup, dan menemukan adanya pihak lain yang terduga berupaya melawan hukum,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Muhamad Fahrorozzi.

Ia mengatakan, ada potensi kerugian negara pada kasus pengelolaan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo tahun 2012 sekitar Rp 2,140 Miliar.

Baca juga: Dugaan Korupsi Jembatan IV Palu Sulteng, Negara Merugi Puluhan Miliar

Dengan demikian lanjut dia, penyidik menetapkan pihak lain yaitu pengurus Koperasi Tasi Buke Katuvu berinisial ‘SS’ yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Parimo dan Ketua DPC PDIP Parigi Moutong menjadi tersangka.

“Penyidik menilai ‘SS’ layak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana,” tuturnya.

Pasal yang disangkakan kepada ‘SS’ kata dia, adalah pasal dua ayat satu junto pasal 18 subsider pasal tiga junto pasal 18, UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat satu KUHP junto pasal lima ayat satu KUHP.

Ia juga menyampaikan, penanganan perkara ini memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara, tanpa adanya unsur pesanan dari pihak luar Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.

“Hal ini memperjelas penanganan perkara ini tidak hubungan dengan konstalasi politik saat ini,” tegasnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi BLT Siniu Parimo, Satu Orang Jadi Tersangka

Muharram Nurdin Sebut Kasus Sugeng Terkesan Dipaksakan

Ketua DPD PDIP Provinsi Sulteng, Muharram Nurdin menyebut penetapan tersangka Ketua DPC PDIP Parigi Moutong Sugeng Salilama, dalam kasus dugaan korupsi aset di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terkesan dipaksakan.

“Saya melihat kasus Sugeng Salilama terkesan dipaksakan, karena kasus perdata malah menjadi kasus pidana,” tegas Muharram Nurdin.

Menurut Muharram Nurdin, ia melihat ada upaya kriminalisasi terhadap pimpinan partai politik dalam kasus Ketua DPC PDIP Parigi Moutong Sugeng Salilama.

Muharram Nurdin menjelaskan, kasus menyangkut Sugeng Salilama sudah dari tahun 2012 silam. Namun, kenapa baru dimunculkan ketika ia sudah menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Parimo.

“Kasus Sugeng Salilama ini berawal dari perjanjian kerjasama. Dan Inspektorat sudah klasifikasikan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi atau TP-TGR,” jelas Muharram Nurdin.

Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Parimo telah menetapkan Sugeng Salilama sebagai tersangka saat ini.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Parimo, Sugeng Salilama menjadi tersangka terkait perkara pengelolaan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo tahun 2012.

Kepala Kejari Parimo Muhamad Fahrorozzi, saat press rilis perkembangan penanganan kasus di Kejari Parimo, dalam perkembangan penyidikan, penyidik menemukan bukti yang cukup, dan menemukan adanya pihak lain yang terduga berupaya melawan hukum.

Ia mengatakan, ada potensi kerugian negara pada kasus dugaan korupsi pengelolaan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo tahun 2012 sekitar Rp 2,140 Miliar.

Dengan demikian lanjut dia, penyidik menetapkan pihak lain yaitu pengurus Koperasi Tasi Buke Katuvu berinisial Sugeng Salilama yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Parimo menjadi tersangka.

Ia menuturkan, penyidik menilai Sugeng Salilama layak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana.

Pasal yang disangkakan kepada Sugeng Salilama kata dia, adalah pasal dua ayat satu junto pasal 18 subsider pasal tiga junto pasal 18, UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat satu KUHP junto pasal lima ayat satu KUHP.

Ia juga menyampaikan, penanganan perkara ini memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara, tanpa adanya unsur pesanan dari pihak luar Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.

Ia menegaskan, hal ini memperjelas penanganan perkara ini tidak hubungan dengan konstalasi politik saat ini.

ASN Inisial HL Sudah Jadi Tersangka

Sebelumnya, Kejari Kabupaten Parimo menyebutkan kerugian uang negara atas dugaan kasus korupsi pengelolaan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo tahun 2012 mencapai Rp 2,1 miliar.

Atas dugaan kasus korupsi pengelolaan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo, Kejari menyebut pemeriksaan kini mengerucut pada seorang aparatur sipil negara.

Dan akhirnya, telah ditetapkan satu orang tersangka berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial HL.

HL merupakan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parimo.

Kajari menjelaskan, perkara ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai mana surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong nomor Print 907/2.16/Fd.1/07/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Selama tahap penyidikan, penyidik telah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi dan telah menyita sejumlah benda-benda atau dokumen terkait.

Ia menguraikan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, telah ditemukan bukti yang cukup dan atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

HL saat ini bertugas sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Parigi Moutong yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten itu.

Lebih lanjut dijelaskannya, atas perkara tersebut kini HL disangkakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

Pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

Kedua, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ia menuturkan, hingga kini penyidikan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan dalam tahapan penyidikan adanya tersangka baru yang patut diduga melakukan permufakatan atau setidak-tidaknya turut menikmati hasil tindak pidana yang dipersangkakan.

Taksiran kerugian itu, berdasarkan audit Kejaksaan Negeri di lapangan. Penyidik Kejari Parimo menggandeng auditor forensik dari Untad Palu untuk melakukan hitungan audit pada proses berikutnya, karena pengujian datanya yang sudah lama.

Ia mengatakan, benang merah antara penyelidikan Kejaksaan dan Inspektorat Parigi Moutong Sulteng itu berkesesuaian.

Inspektorat Parigi Moutong dalam hasil auditnya menyebutkan, nilai temuannya sekitar 1 Miliar Rupiah. Nilainya, hampir sama dengan nilai kerugian hasil investigasi Kejaksaan Negeri.

Jelasnya, hasil audit Inspektorat bersifat menyeluruh. Mereka mencantumkan seluruh nilai yang asetnya berwujud fisik. Sementara, Kejaksaan hanya menghitung nilai aset yang telah hilang.

Selain itu, ia juga menyebutkan pihak diduga paling bertanggung jawab dalam kasus itu telah mengembalikan kerugian daerah senilai Rp 60 Juta.

Ia menerangkan, oknum itu sudah dua kali mengembalikan kerugian daerah. Pengembalian pertama pada tahun 2019 senilai Rp 15 Juta dan tahun 2020 senilai Rp 45 juta.

Ia melanjutkan, Pendapatan asli Daerah (PAD) senilai Rp 210 Juta yang tidak lagi disetorkan ke kas daerah menjadi fokus audit pihaknya.

Fokus audit kepada pihak pengelola koperasi berikutnya adalah pengadaan alat perbengkelan nelayan, tunggakan listrik yang nilainya sekitarb 70 jutaan, pabrik es dan masih ada beberapa item yang lainnya lagi.

Pada kasus ini kata dia, oknum paling terlibat telah kami panggil dan dimintai keterangannya sebanyak dua kali. Begitu pun dengan pihak dinas serta beberapa oknum lainnya yang ikut mengelola Koperasi Nelayan Tasi Buke.

Kejaksaan Negeri Parigi sudah mengantongi paling tidak dua alat bukti atas dugaan kasus korupsi koperasi nelayan Tasi Buke Katuvu yang melekat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parimo.

Dugaan kasus korupsi koperasi nelayan itu, juga ikut menyeret salah satu oknum Anggota Legislatif (Anleg), yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Parimo sebagai tersangka.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parimo, Efendi Batjo kepada sejumlah awak media, mengatakan kerjasama pengelolaan Koperasi Tasi Buke Katuvu ditaksir miliaran rupiah.

Dalam kerjasama itu lanjut dia, aset Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari dua unit kapal penangkap ikan, pabrik es dan perbengkelan nelayan.

Ia melanjutkan, kucuran bantuan sejak tahun 2011 silam. Terhitung pada tiga tahun terakhir, koperasi sudah tidak beroperasi lagi.

Buruknya lagi, sejak tahun 2016 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Koperasi tidak lagi dimasukkan.

Sesuai perjanjian awal tegasnya, pihak manajemen koperasi wajib memasukkan LPJ tahunan kepada kami.

Ia mengklaim, Dinas Kelautan Perikanan Parimo mengalami kerugian dari pengelolaan salah satu aset koperasi yakni pengelolaan pabrik es. Akibat dari tidak dimasukkan LPJ tahunan.

Seharusnya, koperasi setiap bulan wajib menyetorkan PAD dari hasil pengelolaan senilai Rp 5 Juta. Namun, hal itu tidak terpenuhi.

Bahkan menurut hitungannya, saat ini koperasi memiliki hutang ke Dinas Kelautan Parimo Sulteng sekitar 200 juta Rupiah.

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post