Kontrak Kerja Sejumlah Proyek Bernilai Puluhan Miliar Ditandatangani Michelle Stiyvan Terancam Batal

  • Whatsapp
Kontrak Kerja Sejumlah Proyek Bernilai Puluhan Miliar Ditandatangani Michelle Stiyvan Terancam Batal
Illustrasi Kontrak Kerjasama Proyek

Parimo, gemasulawesi.com– Kontrak kerja sejumlah proyek bernilai puluhan Miliar Rupiah di Kabupaten Parigi moutong (Parimo), yang ditandatangani Michelle Stiyvan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terancam batal.

Pasalnya, Michelle Stiyvan dengan status mantan terpidana incraht kasus korupsi, masih sebagai ASN aktif yang menjabat Kepala seksi peningkatan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP).

Bacaan Lainnya

Padahal menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tegas mengatur PNS terpidana incraht kasus korupsi mesti diberhentikan dari tugas selaku ASN beserta jabatan yang diemban.

Terdapat sekitar 21 kontrak kerja proyek pekerjaan jalan di DPUPRP Parimo, ditandatangani langsung Michelle selaku PPK. Saat ini, puluhan paket proyek itu sementara berlangsung pengerjaannya.

Diketahui, Michelle Stiyvan tersandung kasus korupsi saat dirinya bertindak sebagai PPK di DPUPRP Parimo tahun 2011. Pada proyek pengadaan alat berat di DPUPRP bernilai 1,5 Miliar Rupiah.

Dilansir dari situs putusan.mahkamahagung.go.id, Michelle Stiyvan didakwa atas tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Hal itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidair jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP), Pasal 5 ayat 2 huruf a menyatakan persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu memiliki integritas dan disiplin.

Sedangkan, dilansir dari hukumonline.com, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, saat itu masih dijabat I Nyoman Arsa menegaskan, baik ASN yang terbukti secara primer maupun terbukti secara subside, harus diberhentikan dengan tidak hormat.

“Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2017 Pasal 252, pemberhentian terhitung mulai akhir bulan putusan incraht dan berlaku surut,” tegas I Nyoman Arsa.

Selain BKN, Kemendagri juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan Tipikor.

Dalam Surat Edaran, Kemendagri menegaskan korupsi adalah ekstra ordinary crime sehingga mesti memberlakukan sanksi tegas khususnya ASN. Memberhentikan dengan tidak hormat ASN terpidana korupsi sesuai dengan Keputusan Incraht Pengadilan dan mencabut Surat Edaran nomor 800/4329/SJ tanggal 12 Oktober 2012.

Penguatan juga dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bersepakat untuk memastikan penegakan hukum bagi ASN tersangkut Tipikor.

Kesepakatan itu diikat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 mengatur tentang penegakan hukum terhadap ASN mantan terpidana korupsi atau yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sejumlah peraturan itu memberi sinyal, pasca berstatus terpidana incraht kasus korupsi, segala bentuk penerimaan ataupun pengelolaan anggaran bersumber dari APBD maupun APBN, selama beraktivitas berkaitan dengan pangkat ASN maupun jabatan terancam dikembalikan ke kas negara.

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.