Konsultasi Publik Penyusunan RTRW Parimo, Ini Pokok Pembahasannya

420
Konsultasi Publik Penyusunan RTRW Parigi Moutong, Ini Pokok Pembahasannya
Konsultasi Publik II RTRW Parimo (Foto: Ist)

Parimo, gemasulawesi.comKonsultasi publik tahap II tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Parigi moutong (Parimo) membahas dua produk perencanaan tata ruang.

Kepala Sub Bidang Direktorat Penataan Kawasan Pedesaan, Firsta Ismet mengatakan konsultasi publik tahap II akan membahas dua produk yang telah dihasilkan yaitu rencana tata ruang strategis yang telah dimuat dalam bentuk master plan dan matriks multi sektor.

“Konsultasi publik ll penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan pedesaan proritas Nasional di Kabupaten Parimo merupakan tindak lanjut dari konsultasi publik tahap I,” ungkapnya, di Aula Bappelitbangda Parimo, Rabu, 16 Oktober 2019.

Ia melanjutkan, konsultasi publik II merupakan urutan terakhir dari proses penyusunan produk kawasan pedesaan prioritas nasional untuk menghasilkan rencana tata ruang strategis kabupaten atau RTRW Parigi Moutong.

Baca juga: Mitigasi dan Adaptasi Bencana Harus Dimasukkan Dalam RTRW Parigi Moutong

Diketahui, dalam PP nomor 15 tahun 2010 disebutkan penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan wilayah dan konservasi sumber daya alam.

Selanjutnya, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian untuk ketahanan pangan dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.  Khusus perlindungan kawasan lahan abadi pertanian pangan diatur dengan Undang-Undang.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Penataan ruang kawasan perdesaan dalam satu wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

Rencana tata ruang berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif. Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang satu atau beberapa wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan, rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan.

Kemudian, rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.

Untuk kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan lembaga itu.

Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan untuk kawasan agropolitan yang berada dalam satu kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten.

Berikutnya, untuk kawasan agropolitan yang berada pada dua atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada dua atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota.

Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional. Keterpaduan sistem mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengen-dalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Keseluruhannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Baca juga: Kementrian ATR BPN Gelar FGD Revisi RTRW Parimo

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.