Konsep Pencegahan Jadi Strategi Prioritas Penegakan Hukum Kejaksaan

Salah satu konsepnya adalah review TP4

0
56
Konsep Pencegahan Jadi Strategi Prioritas Penegakan Hukum Kejaksaan
Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin (Foto: Ist)

Parigi Moutong, gemasulawesi Kejaksaan Agung akan merubah strategi prioritas penegakan hukum dengan mengedepankan konsep pencegahan. Salah satunya review TP4.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin langsung ‘merenovasi’ program-program di Kejagung, salah satunya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan (TP4) atau yang biasa disebut jaksa pengawal pembangunan. Dia menyebut banyak kebocoran dalam program itu.

“Saya bicarakan dengan pakar, apa ini dibubarkan atau mungkin kita ganti bentuknya. Tentu dengan substansi yang tidak jauh. Pola pengawasan akan lebih kami tingkatkan,” kata Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari detiknews, Rabu, 13 November 2019.

TP4 memiliki cabang di daerah pada tingkat kejaksaan tinggi dengan nama TP4D. Tim itu sempat menjadi sorotan ketika KPK menangkap salah seorang anggota tim itu dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Baca juga: Puluhan Peserta Ikuti Pelatihan Pemandu Wisata Majene Sulawesi Barat

“Saya bicarakan dengan pakar, apa ini dibubarkan atau mungkin kita ganti bentuknya. Tentu dengan substansi yang tidak jauh. Pola pengawasan akan lebih kami tingkatkan,” tuturnya.

TP4 memiliki cabang di daerah pada tingkat kejaksaan tinggi dengan nama TP4D. Tim itu sempat menjadi sorotan ketika KPK menangkap salah seorang anggota tim itu dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Mantan Jaksa Agung, M Prasetyo mengingatkan penggantinya, untuk tetap mengoptimalkan langkah pencegahan. Meskipun angkah penegakan hukum tetap harus dilakukan.

Baca juga: Ratusan Warga Tinombo Selatan Parigi Moutong Sulawesi Tengah Tolak Izin Tambang

“Jadi, tidak semata mata menegakkan hukum, memenjarakan orang, tetapi bagaimana mencegah supaya kejahatan tidak terjadi,” katanya.

Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan bersama-sama dengan penegakan hukum. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi atau lembaga tertentu, tetapi harus dikerjakan bersama-sama.

“Penegakan hukum tidak bisa dikerjakan hanya satu instansi, termasuk masyarakat juga harus mendukung penegakan hukum. Bukan hanya aparat penegak hukum,” katanya.

Selain itu, Prasetyo juga mengharapkan masyarakat untuk memiliki kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan pada hukum. “Kalau itu semua terbangun, Insya Allah hukum bisa ditegakkan. Hukum mampu berdiri di depan sebagai panglima di negara hukum,” katanya. (**).

Baca juga: Banggai Sulawesi Tengah Diguncang Gempa Magnitudo 4,1

Tinggalkan Balasan