Kisruh Proyek Jalan, DPRD Hearing DPUPRP Hanya 10 Menit?

Kisruh Proyek Jalan, DPRD Hearing DPUPRP Hanya 10 Menit?
Ruas Jalan RK Tolai-SP Tolai Parimo (Foto: Rafii)

Parigi moutong, gemasulawesi.com Sikap Komisi Tiga DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menanggapi kisruh terkait Proyek peningkatan jalan disejumlah ruas wilayah Parigi Moutong (Parimo), terkesan janggal.

Ketua Komisi Tiga DPRD Parimo, Alfreds Tongiroh, yang dikonfirmasi terkait hal itu, via telepon selulernya, mengaku pihaknya fokus membahas tiga ruas jalan yang sempat mendapat warga yaitu ruas Sp Tolai – RK Tolai Desa Tolai Timur, yang telah PHO belum lama ini namun telah rusak. serta ruas Nambaru – Masi.

Read More

“Kami tadi mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan di dua ruas itu. Ternyata hal itu secara teknis disebabkan, karena kondisi aspal yang belum 100 persen mengering, sudah dilindas alat pertanian. Nah solusinya, mereka mengaku akan memperbaiki, karena ada masa pemeliharaan selama 300 hari,” ujarnya, Kamis, 28 November 2019.

Diduga, terjadi “kong-kalikong” terhadap sejumlah proyek jalan yang dinilai bermasalah, menyusul pelaksanaan hearing Komis Tiga DPRD Parimo terhadap pihak DPUPRP, yang hanya membutuhkan waktu sekitar sepuluh menit.

Baca juga: Amburadul, Sejumlah Proyek Pekerjaan Jalan di Parigi Moutong

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, hearing itu bertujuan untuk mencegah ditemukan kembali kualitas pekerjaan yang buruk, terhadap proyek peningkatan jalan bersumber dari APBD tahun 2019 dengan berbandrol Miliyaran Rupiah.

Kisruh amburadul sejumlah proyek pekerjaan jalan tahun anggaran 2019, dengan ruas proyek terbanyak di wiliyah utara Kabupaten Parigi Moutong, santer mencuat kepermukaan hampir sepekan ini.

Seperti dilansir media ini sebelumnya, proses pengerjaan proyek peningkatan jalan pada beberapa titik di wilayah utara Ibu kota Kabupaten ini, disinyalir menggunakan material tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Selain itu, ketersediaan alat pendukung pengerjaan jalan yang dapat mempengaruhi persentase progress pekerjaan, tidak luput dari pantuan media ini.

Kemudian, berdasarkan laporan rilis Pemerintah daerah (Pemda) beberapa waktu lalu, saat Wakil bupati (Wabub) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Badrun Nggai bersama dengan Tim Tepra, melakukan peninjauan proyek yang ditangani DPUPRP.

Baca juga: Lebih Parah, Diperkirakan Progres Pekerjaan Puskesmas Sumber Sari Dibawah 50 Persen

Badrun Nggai terkesan geram dan sedikit pesimis melihat progres pengerjaan pada beberapa proyek di Parigi Moutong dapat selesai tepat waktu. Dia juga meminta agar seluruh dinas terkait, kontraktor pelaksana, serta pengawas, dapat bertanggungjawab secara bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Diketahui, ruas Sp Tolai – Rk Tolai Desa Tolai Timur, dikerjakan CV. Primatama Constructions dengan nilai pagu anggaran sebesar 700 Juta Rupiah. Sedangkan Ruas Nambaru – Masi, dikerjakan Wahana Artha Dipa dengan nilai pagu annggaran sebesar 1,2 Miliyar Rupiah.

Ditanya soal hering yang hanya dihadiri seorang Kepala bidang DPUPRP Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Alfreds Tongiroh mengaku dirinya telah menghubungi sejumlah pejabat berwenang lainnya di DPURP terlebih dahulu, dan memaklumi ketidakhadirannya.

“Kami sudah kroscek sebelumnya, Kepala dinas ada diluar kota, Kepala Seksi sedang lakukan peninjauan di ruas Ongka – Tampo. Nah, hanya Kepala bidang (Kabid) Bina Marga saja tadi yang bisa hadir,” terangnya.

Untuk diketahui, sejumlah anggota legislatif pada periode sebelumnya, juga sangat mengkritisi hampir disetiap tahunnya, terutama saat terdapat temuan dalam laporan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atas sejumlah proyek pekerjaan jalan yang berakhir dengan kualitas buruk.

Bahkan, sikap kritis para legislatif sebelumnya meminta seluruh OPD selektif dan disiplin mengawasi pekerjaan para kontraktor pelaksana, terutama bagi kontraktor yang disinyalir “nakal” memainkan proyek demi meraup keuntungan.

Kemudian Anleg DPRD Parimo juga meminta agar OPD terkait tidak lagi memberikan kesempatan kepada kontraktor yang telah melakukan pelanggaran minimal dua kali.

Sikap kritis itu, menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perubahan metode penanganan, sejumlah proyek pekerjaan yang terprogramkan beberapa OPD kearah lebih baik.

Baca juga: Sejumlah Proyek Puskesmas Di Parigi Moutong, Terancam Putus Kontrak

Laporan: Tim gemasulawesi

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.