KIP Sulteng Sebut Penggunaan APBD dan APBN Wajib Publikasi

188
KIP Sulteng Sebut Penggunaan APBD dan APBN Wajib Publikasi
Infografis keterbukaan informasi publik

Parimo, gemasulawesi.com Komisi Informasi Publik atau KIP Daerah Propinsi Sulawesi tengah (Sulteng), sebut penggunaan anggaran setiap badan publik wajib dipublikasikan.

Hal itu disampaikan, Ketua KIP Sulawesi Tengah, Isman, kepada gemasulawesi.com, belum lama ini via pesan singkat WhatsApp.

“Dengan lahirnya UU KIP semua badan publik termasuk badan penyelenggara negara wajib terbuka,” ujarnya.

Dia menegaskan, lahirnya Undang -Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP seluruh badan publik termasuk badan penyelenggara negara wajib terbuka terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari Daerah maupun Negara.

Selain itu lanjut dia, KIP pusat juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAK/L), serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi publik.

Baca juga: Sejumlah Proyek Pekerjaan Jalan Puluhan Miliar Di Parigi Moutong Terancam Lambat Progres

“Informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,” terang Ketua KIP Sulawesi Tengah, Isman.

Hal ini juga kata dia, sesuai dengan Pasal 9 dan pasal 11 UU No.14 tahun 2008 tentang KIP junto pasal 11 dan pasal 13 peraturan Komisi Informasi Pusat No. 01 THN 2010 ttg standar layanan infomasi publik.

Diketahui, dalam UU KIP pasal 17 terdapat beberapa point, terkait informasi yang mendapat pengecualian untuk diinformasikan secara berkala. Point-point tersebut yaitu, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.

Misalnya, informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.

Berikutnya, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional, membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Baca juga: Soal Pendapatan, DPRD dan Manajemen RSUD Anuntaloko Parigi Moutong Beda Versi

Kemudian, Informasi Publik yang dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian, Informasi Publik yang dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara yaitu, informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.

Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.

Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer, data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

Baca juga: Enam Karya Terbaik Lomba Cipta Lagu Daerah Parigi Moutong Akan Dipatenkan

Sistem persandian negara dan atau sistem intelijen negara, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Informasi Publik yang dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara, rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga dan model operasi institusi keuangan.

Berikutnya, rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti, rencana awal investasi asing, proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Selain itu, Informasi Publik yang dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri yaitu, posisi daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional, korespondensi diplomatik antarnegara, sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional, dan atau perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019, Mamuju Sulawesi Barat Dapat Kuota Delapan Formasi Guru

Informasi Publik yang dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

Informasi Publik yang dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Baca juga: Sertifikat Pendidik Menjadi Syarat Pendaftaran CPNS 2019 Formasi Guru

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.