Ketua DPRD Parigi Moutong: Cabut Biaya Pembuatan SKBS

waktu baca 2 menit
Ilustrasi corona virus test.

Berita parigi moutong, gemasulawesiMemberatkan warga, DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Pemda mencabut biaya pengurusan Surat Keterangan Berbadan Sehat atau SKBS.

“Pada masa pandemi corona saat ini, pemberlakuan beban biaya pembuatan SKBS di Parigi Moutong sangat tidak berdasar,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto Tongani di Rujab DPRD, Rabu 3 Juni 2020.

Ia mengatakan, Pemda melalui Dinas Kesehatan Parigi Moutong Sulteng agar segera menghapus biaya administrasi pembuatan SKBS, untuk kebutuhan warga yang melakukan perjalanan selama pandemi virus corona.

Apalagi, acuan Peraturan Bupati (Perbub) Parimo Sulteng nomor 27 tahun 2019. Tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagai dasar pembuatan SKBS itu, bisa dilaksanakan pada situasi normal.

Diketahui, Dinkes Parimo Sulteng mengeluarkan edaran tentang pembuatan SKBS dan pemeriksaan rapid tes di Puskesmas se-Kabupaten Parimo. Untuk keperluan perjalanan dengan tarif Rp 20.000 untuk pelajar dan Rp 25.000 untuk umum.

“Pemda tidak perlu membebankan warga dengan menetapkan tarif administrasi. Karena situasi perekonomian warga belum stabil akibat dampak pandemi virus corona,” tuturnya.

Ia melanjutkan, warga sudah menjerit selama pandemi virus corona. Apabila ditambah dengan biaya administrasi untuk pembuatan SKBS keperluan perjalanan keluar daerah.

Pemda kata dia, sebaiknya mempertimbangkan dengan matang sebelum mengeluarkan kebijakan. Karena dengan aturan itu dapat menimbulkan persoalan baru di tengah warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.