Banner Disperindag 2021 (1365x260)

Kepri Siapkan Lahan 1,7 Hektar Pembangunan Pelabuhan Terpadu Samudra

Kepri Siapkan Lahan 1,7 Hektar Pembangunan Pelabuhan Terpadu Samudra
Foto: Kepri Siapkan Lahan 1,7 Hektar Pembangunan Pelabuhan Terpadu Samudra.

GemasulawesiPemprov Kepri menyiapkan lahan seluas 1,7 hektar di Kabupaten Natuna, untuk pembangunan pelabuhan terpadu samudra. Bahkan, telah menyiapkan anggaran untuk studi kelayakan senilai Rp2,5 miliar.

“Biaya pembangunan pelabuhan diusulkan kepada Menteri Perhubungan sebesar Rp200 miliar. Saya sempat diundang rapat bersama Menko Marves dan Menhub. Pelabuhan di Selat Lampa akan diserahkan ke TNI AL untuk mendukung kegiatan pertahanan.Disepakati dibangun pelabuhan alternatif, yakni pelabuhan samudera, yakni pelabuhan logistik dan perikanan di Teluk Buton,” ungkap Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Rabu 15 September 2021.

Namun kata dia, tidak menutup kemungkinan akan diperluas lagi dengan melakukan pembebasan tanah masyarakat di sekitarnya.

Baca juga: Bakamla Minta Dukungan DPR Menjaga Perairan Indonesia

Diharapkan, ini menjadi pelabuhan terpadu samudra yang multifungsi, selain menjadi pelabuhan perikanan dan logistik.

“Secara tidak langsung juga menjadi pelabuhan yang bisa mendukung pertahanan dan keamanan negara,” kata dia.

Dia mengakui, di Kabupaten Natuna sudah ada pelabuhan terpadu di Selat Lampa, yang digunakan untuk pelabuhan logistik dan perikanan.

Hanya saja, jarak menuju Selat Lampa sangat jauh dan melalui jalur yang terjal, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Menurut dia, pelabuhan yang sudah ada cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh TNI untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Tidak hanya menyangkut rencana pembangunan pelabuhan terpadu Samudera di Teluk Buton. Ansar juga meminta agar Dubes KBRI Tokyo ikut mendorong terwujudnya kawasan KEK khusus di Natuna dan bisa mempromosikan keunggulan Kepri kepada investor yang ada di Jepang.

“Kami membutuhkan dukungan dari Pak Dubes terkait rencana pembangunan pelabuhan samudera ini. Kepada Menteri Perhubungan juga sudah kami bahas, dan apa yang menjadi tanggung jawab kami di Pemda sudah kami lakukan, dari masalah sudi kelayakan, DED dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Dubes KBRI di Tokyo Heri Akhmadi mengatakan posisi KBRI hanya sebagai perwakilan menjalankan kebijakan, dan bukan pengambil kebijakan.

“Karena saya hanya menjalankan kebijakan, maka saya akan mnyampaikan hal ini kepada yang mengambil kebijakan. Kami juga akan tawarkan segala potensi yang ada di Kepri umumnya dan Natuna khususnya kepada pengusaha Jepang agar berinvestasi di Natuna,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Verifikasi Validasi DTKS Parigi Moutong Dibawah 50 Persen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post