Banner Disperindag 2021 (1365x260)

Kementrian Kelautan Optimalkan Legalitas Aset Pulau Terluar

Kementrian Kelautan Optimalkan Legalitas Aset Pulau Terluar
Foto: Aset pulau terluar.

Gemasulawesi– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus optimal dalam legalitas aset di pulau terluar Indonesia, karena selain sebagai batas negara tapi juga merupakan zona ekonomi.

“Kami berharap bagaimana Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) ini sebagai sabuk pengaman dan ekonomi bisa kita berdayakan,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dari KKP, Pamuji Lestari , Jumat 3 September 2021.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan di PPKT untuk membangun ekosistem, batas-batas secara biologis, guna mengantisipasi hilangnya pulau-pulau kecil seperti dulu.

Baca juga: Prediksi Cuaca Pulau Sulawesi Awal Tahun 2021

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani mengatakan, dari total 22 pulau terluar, sebanyak 21 di antaranya sudah dilakukan penataan aset.

“Satu pulau belum dilaksanakan penataan asetnya yaitu Pulau Sentut karena masih berstatus kawasan hutan,” kata Askani dalam keterangannya, Jumat.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang PPKT, telah ditetapkan 111 Pulau sebagai PPKT.

PPKT memiliki fungsi strategis, karena dengan legalisasi aset pulau-pulau ini menjadi bukti hadirnya pemerintah dalam memperjuangkan kepastian hukum.

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Marlin Agustina Rudi menjelaskan, legalitas aset pulau terluar menjadi perbatasan negara sangat penting dilakukan.

Hal ini juga sekaligus menjadi upaya penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya terima kasih kepada ATR/BPN karena telah mensertipikatkan Pulau Batu Berhanti dan Pelampong, ini suatu progres yang luar biasa dan kami siap mendukung program-program dari ATR/BPN,” terang Marlin.

Sertifikat tanah hasil dari program redistribusi tanah

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra juga telah menyerahkan sertifikat tanah hasil dari program redistribusi tanah kepada masyarakat di Desa Lancang Kuning, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa 31 Agustus 2021.

Penyerahan sertifikat tanah seluas 18,88 hektar ini dibagikan secara simbolis kepada empat orang perwakilan masyarakat Desa Lancang Kuning. (***)

Baca juga: DPR Ingatkan Pemerintah Terkait Kebijakan Utang hingga Pajak 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post