Kemensos: Banyak Daerah Tidak Aktif Lakukan Pemutakhiran DTKS

Kemensos: Banyak Daerah Tidak Aktif Lakukan Pemutakhiran DTKS

September 2, 2021 | Rafii

Foto: Mensos Risma.

Gemasulawesi– Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui terdapat kabupaten/kota tidak aktif melakukan pemutakhiran DTKS.

“Data kemiskinan itu kan dinamis. Ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima. Ada juga penerima dari kalangan dekat dengan kepala desa. Kasus di Bolmo ini malah kepala desanya sendiri. Maka memang harus dikawal terus” ungkap Risma, dalam keterangan pers, Kamis 2 September 2021.

Risma mengakui mendapatkan banyak laporan tentang bantuan sosial kurang tepat sasaran, terkendala, atau tidak tersalurkan ke penerima manfaat.

Ia menginstruksikan jajarannya turun langsung menyelesaikan masalah di lapangan. Bahkan dirinya ikut langsung.

Dia menyatakan, pemutakhiran DTKS merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Menurut dia, proses itu dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Secara berjenjang naik hingga ketahapa kementerian.

“Jadi, Pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak,” kata dia.

Risma temukan nama Kades sebagai penerima Bansos di Sulawesi Utara

Pernyataan Risma ini merespons polemik adanya nama Kepala Desa Ambang Dua, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sebagai penerima bantuan sosial.

Warga setempat pun menyuarakan protes diiringi dengan aksi penyegelan kantor desa.

Setelah mengecek informasi itu dan menemukan nama Kepala Desa Ambang Dua, Sangadi, sebagai penerima bantuan sosial, Kemensos pun langsung mengeluarkan namanya dari daftar.

Dia menegaskan, Kementerian Sosial tidak mendata secara langsung. Kemensos dalam hal ini menetapkan data diterima dari tingkat daerah. (***)